www.eric-senjaya.co.nr
Filed under: Pemilu 2009
LAIN dulu, lain sekarang. Dulu, tokoh populer adalah sosok yang menyita perhatian banyak orang. Kini, tokoh populerlah yang mesti memerhatikan orang banyak. Paling tidak, hal seperti itu harus dilakukan oleh tokoh-tokoh populer yang kini ikut menyemarakkan panggung politik tanah air.
Sederet nama tokoh populer muncul menjadi caleg DPR RI. Kelak, mereka menjadi wakil rakyat di Senayan yang sejatinya memerhatikan rakyat.
Tokoh-tokoh populer yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR ini beragam, dari kalangan artis, tokoh politik, hingga pejabat pemerintahan. Para tokoh ini menjadikan popularitasnya sebagai salah satu modal untuk memenangi pertarungan politik.
Popularitas artis diyakini mampu mendongkrak perolehan suara partai politik pada Pemilu 2009. Fenomena ini bukan barang baru, mengingat pada Pemilu 2004 tercatat 25 artis yang maju menjadi caleg DPR RI di semua dapil yang diusung oleh 14 partai politik. Pada Pemilu 2009, untuk dapil Jabar saja tercatat sedikitnya 20 artis menjadi caleg DPR RI, diusung 12 parpol.
Selain dari kalangan artis, terdapat pula tokoh berbagai bidang yang memiliki popularitas tinggi. Seperti mantan pejabat, pakar, akademisi, atau yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI atau DPRD provinsi. Artinya, caleg tak hanya dituntut memiliki kredibilitas, popularitas pun menjadi harga tak bisa ditawar.
Berdasarkan data KPU yang dihimpun Pusat Data Redaksi “PR”, dari 11 dapil Jabar tercatat 1.806 caleg dari 38 parpol yang akan bertarung menghadapi Pemilu 2009. Dari jumlah itu, muncul sederet nama yang berasal dari kalangan artis dan sebagian lagi dari tokoh populer.
Di dapil Jabar 1 (Kota Cimahi dan Kota Bandung), tujuh kursi di DPR RI akan diperebutkan oleh 156 caleg. Dari kalangan artis muncul oleh Tengku Firmansyah (PKB), Marissa Haque (PPP), dan Ahmad Wijaya atau yang akrab dipanggil Bangkit Sanjaya (Golkar).
Sementara dari kalangan tokoh populer muncul nama Setia Permana (mantan Ketua KPU Jabar/PDIP), Dadang Garnida (mantan Kapolda Jabar/Partai Barisan Nasional), Agus Yasmin (Ketua DPRD Kab. Bandung/Golkar), dan Anwaruddin (Ketua IKAPI Jabar/PBB).
Tak hanya itu, anggota DPR RI yang ikut kembali dari Golkar, yakni Popong Otje Djundjunan, Happy Bone Zulkarnaen, Daday Hudaya, dan Eggi Hamzah.
Di dapil Jabar 2 (Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat), sepuluh kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 175 caleg. Di antaranya muncul nama artis Derry Drajat (PAN), Theresia E.E Pardede yang lebih dikenal dengan nama Tere (PD), Rieke Diah Pitaloka (PDIP), Rachel Mariam Sayidina (Partai Gerindra).
Dari kalangan tokoh populer muncul nama Nu`man Abdul Hakim (mantan Wagub Jabar/PPP). Selain itu, ada pula anggota DPR RI yang mencalonkan kembali, yaitu Taufiq Kiemas (PDIP), Ferry Mursyidan Baldan (Golkar), dan Dedy Djamaludin Malik (PAN).
Di dapil Jabar 3 (Kab. Cianjur dan Kota Bogor), sembilan kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 172 caleg. Di dapil ini muncul nama artis Sabrina Piscalia dari Partai Pemuda Indonesia. Dari kalangan tokoh populer ada Suryadharma Ali (Menteri KUKM/PPP).
Di dapil Jabar 4 (Kab./Kota Sukabumi), empat kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 126 caleg, termasuk oleh artis Inggrid Maria Palupi Kansil (PD).
Di dapil Jabar 5 (Kab. Bogor), sembilan kursi DPR RI akan diperebutkan 197 caleg. Di dapil ini muncul nama artis Marini K.S. atau Marini Zumarnis (PAN) dan Muchin Umar Alatas atau Muchsin Alatas (Partai Hanura).
Selain artis, ada pula tokoh penting lain, seperti Drs. H.A.M. Ruslan (Ketua DPRD Jabar) dan Agus Utara Effendi (mantan Bupati Bogor). Keduanya dari Golkar. Kemudian, anggota DPR RI yang mencalonkan kembali, yaitu Nugraha Besoes, Airlangga Hartarto (keduanya dari Golkar), dan Max Sopacua (PD).
Di dapil Jabar 6 (Kota Bekasi dan Kota Depok), enam kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 169 caleg. Di dapil ini tidak muncul nama artis. Tokoh yang muncul adalah Didik J. Rachbini (pengamat ekonomi/PAN). Sementara anggota DPR RI yang mencalonkan kembali di dapil Jabar 6 adalah Dedi Djamaludin Malik (PAN).
Di dapil Jabar 7 (Kab. Purwakarta, Karawang, dan Kab. Bekasi), sepuluh kursi DPR RI diperebutkan oleh 194 caleg. Muncul nama artis Nurul Arifin (Golkar), M. Taufik Hidayat atau lebih dikenal sebagai Tito Sumarsono (PAN), Imam G. Manik atau yang akrab disapa El Manik (Partai Matahari Bangsa), dan Hendra Cipta (Partai Republik Nusantara).
Di dapil Jabar 8 (Kab./Kota Cirebon dan Kab. Indramayu), sembilan kursi diperebutkan oleh 162 caleg. Nama artis yang ada di dapil 8, yakni Nurul Komar (PD) dan Yuyun Sukowati Dewi (Partai Indonesia Sejahtera). Sementara, anggota DPRD Jabar yang ikut bertarung adalah Tetty Kadi Bawono (Golkar).
Lalu, di dapil Jabar 9 (Kab. Majalengka, Sumedang, dan Kab. Subang), delapan kursi DPR RI diperebutkan oleh 154 caleg. Artis yang bertarung di dapil ini adalah Primus Yustisio (PAN). Selain itu, tokoh populer yang ikut bertarung, Tutty Hayati Anwar (mantan Bupati Majalengka/Golkar).
Di dapil Jabar 10 (Kab. Ciamis, Kuningan, dan Kab. Banjar) tujuh kursi DPR RI diperebutkan oleh 130 caleg. Artis yang meramaikan dapil Jabar adalah Cucu Suryaningsih atau yang akrab disapa Evie Tamala (PPP). Sementara tokoh populer yang ikut adalah Eka Santosa (anggota DPR RI/PDIP).
Terakhir, untuk dapil Jabar 11 (Kab./Kota Tasikmalaya dan Kab. Garut), sepuluh kursi DPR RI diperebutkan oleh 171 caleg. Dari kalangan artis muncul nama Gitalis Dwi Natania atau Gita KDI (PKB).
Dengan strategi popularitas ini, parpol berpeluang mendulang banyak kursi di DPR RI. Akan tetapi, bisa saja peluang ini berbalik. Menilik hasil Pemilu 2004 dan beberapa pilkada di Jabar, seorang caleg artis atau tokoh populer belum tentu dipercaya dan dipilih.
Pemilih menyadari bahwa popularitas harus disertai tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap caleg bersangkutan serta kualitas parpol yang mengusungnya. (Eric Senjaya/Gandara Panji Nugraha, Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009
FENOMENA artis menjadi calon legislatif (caleg) bukan hal baru lagi. Sejak empat bulan lalu, media massa sibuk memberitakan artis-artis ibu kota yang dipinang oleh berbagai partai politik. Hampir semua stasiun televisi, melalui beragam acara, baik yang bersifat hiburan maupun berita, berkali-kali menayangkan topik tersebut.
Fenomena ini mengundang berbagai pertanyaan. Dari masalah kapabilitas artis itu, pengenalan artis terhadap daerahnya, hingga penerimaan masyarakat terhadap status selebriti menjadi bahan pertanyaan di benak warga.
Untuk menjawab salah satu pertanyaan tersebut, Lembaga Survey Indonesia (LSI) mencoba menganalisis fenomena tersebut dengan melakukan survei ke beberapa daerah. Survei tersebut disebar di tujuh belas provinsi di Indonesia, ke berbagai lapisan masyarakat, kelompok, jenis kelamin, desa/kota, usia, pendidikan, agama, etnis, dan pendapatan.
Salah satu poin yang dinyatakan dalam survei adalah mengenai penerimaan masyarakat terhadap artis dibandingkan dengan politisi. Masyarakat diminta untuk memilih salah satu dari sepuluh politisi dan sepuluh artis jika pemilihan anggota DPR diadakan saat ini juga.
Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 49% masyarakat tidak tahu siapa yang akan dipilih. Salah seorang politisi terkemuka mendapatkan 18,5%, sedangkan posisi empat besar lainnya diduduki para selebriti dengan perolehan 5,6%, 5,2%, 4,5%, dan 3,4%. Nama politisi muncul kembali di urutan keenam dengan perolehan 2,9%.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap artis/selebriti sebenarnya tidaklah seramai yang diberitakan. Jika digabungkan, suara masyarakat yang memilih kalangan selebriti hanya sebesar 26,5% (untuk 10 artis). Sementara politisi mendapat 24,1% (untuk 10 politisi). Bila dibandingkan dengan suara masyarakat yang memilih tidak tahu (49%), nilai yang diperoleh artis dan politisi ini dapat dikatakan kecil.
Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat tidak memiliki kecenderungan terhadap kalangan tertentu. Baik politisi maupun artis, yang memiliki nama populer di masyarakat, tidak serta-merta mendapat penerimaan yang baik di masyarakat. Hal ini pun membuktikan bahwa popularitas, walau memiliki peranan penting, bukanlah jaminan sukses untuk berkarier di dunia politik. Selain itu, hasil ini pun dapat diartikan bahwa pemberitaan yang bombastis di televisi tidak dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat.
Partai politik sudah sewajarnya mencermati hal ini. Jumlah caleg dalam daftar calon tetap (DCT) di daerah pemilihan Jabar, yang mencapai angka ribuan, tentu saja membawa aroma persaingan yang ketat. Oleh karena itu, parpol-parpol sudah seharusnya memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan calon-calonnya. Popularitas saja tidak cukup.
Begitu pula dengan kaderisasi parpol yang perlu mendapat perhatian. Selayaknya kader partai politiklah yang duduk di posisi “nomor jadi”, bukan artis atau politisi yang memiliki popularitas tinggi agar caleg yang terpilih semakin berkualitas. (Vetriciawizach/Eric Senjaya, Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009 | Tag: artai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, artai Perjuangan Indonesia Baru, caleg, Daftar Caleg Sementara, DCS, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Pemilu 2009, Peraturan KPU no 18/2008
Yang muda yang tidak dipercaya, belum tua belum boleh bicara. Tagline (slogan) iklan rokok ini terngiang kembali menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.
Para calon anggota legislatif (caleg) berusia muda tentu berusaha meyakinkan masyarakat dengan “menentang” tagline ini. Kaum muda menjanjikan perubahan. Sementara, parpol yang mayoritas calegnya berusia tua, tentu berusaha mengamini tagline itu. Alasannya, yang tua lebih berpengalaman.
Sejak lama, dikotomi pemimpin tua dan pemimpin muda memang marak diperbincangkan. Bagaimana posisi caleg muda dan caleg tua dalam daftar calon sementara (DCS) 2009?
Sebelum menganalisis caleg muda dan caleg tua, perlu ditetapkan batasan usia terlebih dahulu. Penetapan rentang usia caleg itu didasarkan Peraturan KPU No. 18/2008 tentang Pedoman Pencalegan.
Pada klasifikasi biodata singkat bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kab./kota, tercantum tiga kategori usia caleg. Kategori pertama, caleg yang berusia 21 -30 tahun, kemudian 31 -50 tahun. Terakhir, caleg yang berusia 51 tahun ke atas.
Dari tiga kategori itu, bisa dikatakan, caleg muda adalah caleg yang berusia 21-30 tahun dan caleg tua adalah caleg yang berumur di atas 51 tahun. Setelah ditetapkan batasan usia antara caleg tua dan caleg muda, barulah bisa diamati persentase keduanya dalam pertarungan caleg Jabar.
Menilik data Klarifikasi Biodata Singkat Bakal Calon Anggota DPRD Jabar dari KPU Jabar, dari 38 partai peserta Pemilu 2009, hanya 32 partai yang memasukkan caleg muda. Parpol yang tidak mengajukan caleg muda adalah Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Buruh
Dari 32 parpol itu, jumlah seluruh caleg muda berdasarkan DCS adalah 174 orang. PKB dan PDIP adalah dua partai yang terbanyak memasukkan caleg muda, masing-masing menyumbang 17 orang (9,77%).
Disusul Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), masing-masing menyumbang 10 orang (5,75%). Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia menyumbang 9 orang (5,17%).
Sementara itu, caleg yang berusia 51 tahun ke atas atau caleg tua, dari 38 parpol hanya 36 parpol yang mengajukan caleg tua. Dua parpol yang tak mengajukan caleg tua adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta Partai Perjuangan Indonesia Baru.
Dari 36 parpol, jumlah total caleg tua yang ada di DCS adalah 413 orang. Mayoritas caleg tua berasal dari Partai Golkar. PG memiliki 65 orang caleg berusia tua (15,7%), diikuti oleh PPP dengan jumlah 35 orang (8,5%).
Caleg berusia tua terbanyak setelah PG dan PPP adalah caleg dari Partai Demokrat (PD) sebanyak 26 orang (6,3%), PDIP 24 orang (5,8%) dan Hanura 23 orang (5,6%).
Berdasarkan jumlah caleg muda dan caleg tua itu, PKB menyandang gelar penyumbang caleg muda terbanyak, sementara Partai Golkar sebagai penyumbang caleg tua terbanyak.
Menilik data klasifikasi caleg berdasarkan usia ini, ada satu hal yang harus dipegang oleh parpol, yakni penetapan caleg muda atau tua jangan diinterpretasikan sebatas penarik suara.
Pada posisi tersebut, para caleg tidak hanya bertarung dengan caleg tua atau caleg muda. Akan tetapi, bertarung dengan keinginan pribadi untuk menjaga amanah rakyat yang dipercayakan padanya. (Eric Senjaya/Gandara Panji Nugraha/Pusat Data Redaksi)***
Belakangan media diramaikan oleh angka 40% untuk golput pada Pemilu Legislatif 2009. Hal ini terlontar bukan tanpa alasan, angka golput pada pilkada yang terjadi belakangan rata-rata berada di kisaran itu.
Namun, golput tidak dapat diprediksi naik atau turun. Pasalnya, menurut Heri Suherman, Kabag Hukum dan Humas KPU Provinsi Jawa Barat, tidak berpartisipasi bukan berarti golput. Bisa saja karena alasan teknis.
Heri menambahkan bahwa angka golput untuk Pileg 2009 tak bisa ditakar. Yang bisa, berapa angka yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi? Apakah naik atau turun dari angka Pileg 2004?
Untuk menakar besar angka partisipasi Pileg 2009, bisa digunakan jumlah partisipan Pemilu 1971 hingga 2004. Alasannya, ada kecenderungan yang menarik dari perjalanan tingkat partisipasi pemilu di tanah air. (lihat grafik 1).
Menilik grafik 1, jumlah partisipan terbesar selama pemilu di Indonesia terjadi pada pemilu pertama, 1971. Tercatat tingkat partisipasi masyarakat sebesar 94% dari total pemilih. Artinya, mereka yang tidak berpartisipasi hanya sebesar 6%.
Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 1971 karena merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. Pemilu 1971 merupakan pengalaman pertama rakyat Indonesia melakukan pemilu karena pada era Orde Lama belum pernah dilangsungkan pemilu. Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias menyambut pemilu pertama ini. Mereka berharap ada perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.
Namun, dalam pemilu berikutnya tahun 1977, tingkat partisipasi menurun menjadi 90,6%. Artinya, yang tidak berpartisipasi meningkat 3,4% menjadi 9,4%. Berarti, ada kekecewaan dari masyarakat yang tengah berpartisipasi pada Pemilu 1971. Sebagian tak merasakan perubahan yang berarti sehingga memutuskan untuk tidak berpartisipasi.
Hal ini senada dengan pemilu berikutnya 1982, 1987, 1992, dan 1997. Angka partisipasi semakin menurun, sedangkan angka golput makin tinggi.
Akan tetapi, pada pemilu berikutnya tahun 1999, tingkat partisipasi masyarakat kembali menanjak menjadi 93,3%. Hanya 6,7% yang tidak berpartisipasi. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di era reformasi, dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden. Masyarakat begitu antusias dalam pemilu ini karena berharap terjadinya perubahan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat dalam era reformasi.
Lagi-lagi Pemilu 2004 mengalami kemunduran dalam hal partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi masyarakat menurun tinggal 84,4% atau mengalami persentasi penurunan sebanyak 4,9% dari total pemilih. Angka pemilih yang tidak berpartisipasi pada Pemilu 2004 merupakan yang tertinggi sepanjang perjalanan pemilu di negeri ini, mencapai 15,9%.
Masyarakat tampaknya kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya. Kekecewaan pertama terjadi pada pemilu kedua (1977) di era Orde Baru yang dirasa tak membawa perubahan. Disusul oleh pemilu kedua di Orde Reformasi (1999). Orde Reformasi yang diharapkan membawa angin segar dalam perubahan di negeri ini, ternyata tak terbukti.
Menilik perjalanan inilah, bisa diprediksi berapa angka pemilih yang partisipasi atau yang tidak berpartisipasi dalam Pileg 2009. Oleh sebab itu, untuk menakar tingkat partisipasi Pileg 2009, digunakan data partisipasi Pemilu 1971 hingga 2004. Data disajikan pada grafik 1.
Namun, angka perolehan Pemilu 1977 dan 1999 harus dinormalisasi. Maksudnya, angka Pemilu 1977 disesuaikan dengan angka Pemilu 1971 dan 1982. Sementara angka pemilu 1999 disesuaikan dengan Pemilu 1997 dan Pemilu 2004.
Pasalnya, data Pemilu 1977 dan 1997 merupakan data pencilan (outliner), yaitu data yang dianggap menyimpang dari distribusi data secara keseluruhan sehingga hasil Pemilu 1971 hingga 2004 setelah datanya dinormalisasi disajikan pada grafik 2.
Mengapa angka partisipasi 1977 dan 2004 harus dinormalisasi? Dengan menormalisasi perolehan pada dua periode pemilu itu, kita bisa mendapatkan kecenderungan (tren) dari tingkat partisipasi dan golput di Indonesia. Kecenderungan itu bisa digunakan untuk menakar angka golput Pemilu 2009.
Pada Grafik 2 ini, garis biru tipis adalah tingkat partisipasi pemilu yang dinormalisasi, sedangkan garis hitam tebal adalah kurva pendekatan. Berdasarkan kurva pendekatan, dapat dilihat prediksi tingkat partisipasi untuk Pileg 2009 diperkirakan di atas 80% dan yang tidak berpartisipasi di bawah 20%.
Meski ini sekadar hitung-hitungan biasa, angka ini senada dengan Heri yang juga menaksir angka partisipasi sebesar 80%. Heri memprediksi angka ini berdasarkan angka partisipasi Pemilu 2004 yang bertengger di angka 84,1%. Sementara penurunan dari 84,1% menjadi 80% diprediksi dari tingkat partisipasi pada pilkada dan pilgub yang mencapai 67%.
Namun, angka partisipasi 80% ini belum tentu sesuai dengan hasil rekapitulasi suara Pileg 2009. Pasalnya, angka ini didapat dengan asumsi kondisi sosial pemilih stabil dengan pemilu sebelumnya. Sementara aspek sosial pemilih selalu berfluktuasi dan tentu tak mudah diprediksi. (Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009 | Tag: Jawa Barat, Partai Golkar, PDIP, Pemilu 2009
Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ya, dua partai besar inilah yang selalu duduk di urutan teratas pemilu di Indonesia. Sejak pemilu Orde Baru hingga reformasi, kinerja kedua mesin politik ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Tak pelak, gerak-gerik mereka di Pemilu 2009 mengundang banyak analisis politik.
Memang, sebagian warga Jabar kerap menaksir hasil pemilu berdasarkan perolehan suara kedua parpol ini. Konon, bila Golkar menang, berarti PNS akan sejahtera. Sementara PDIP yang menang, berarti wong cilik yang menjadi prioritas.
Sejak lama, dominasi dua mesin politik itu di Jawa Barat tampak kontras. Ini bisa dilihat dari banyaknya daerah basis massa dari masing-masing parpol. Suatu daerah biasanya identik dengan parpol tertentu. Semisal Kabupaten Purwakarta identik sebagai basis massa Golkar, sementara Kabupaten Subang identik dengan PDIP.
Menilik catatan KPU, pada Pemilu 1999, PDIP menguasai 32,6 persen dari lebih dari 23 juta suara sah yang masuk di Jabar. Perolehan suara terbesar PDIP berasal dari Kabupaten Subang 43,7 persen, sementara terkecil dari Kabupaten Garut 17,9 persen. Bisa dikatakan bahwa Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut adalah dua dari semua basis massa PDIP di Jabar.
Lain halnya dengan Golkar. Di Pemilu 1999, partai berlambang pohon beringin ini hanya mengantungi 23,4 persen suara. Penyumbang suara terbanyak berasal dari Kabupaten Purwakarta 39,0 persen dan terkecil dari Kabupaten Cirebon 12,6 persen.
Menariknya, belakangan hampir semua daerah basis massa ini mulai berubah haluan. Kabupaten/kota yang sebelumnya identik dengan parpol tertentu mulai mengubah pilihannya.
Anomali ini bisa dilihat dengan membandingkan hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Sebagian besar pemilih tidak mencoblos parpol yang sama. Bisa dari basis massa Golkar yang beralih menjadi PDIP, atau sebaliknya.
Oleh karena itu, perolehan suara PDIP di Pemilu 2004 menurun tajam dibandingkan dengan Pemilu 1999. Malah, penurunan suara PDIP itu terjadi di semua kabupaten/kota se-Jabar.
Pasalnya, banyak basis massa PDIP berubah menjadi Golkar. Ini terjadi di Kabupaten Bandung, Ciamis, Indramayu, Karawang, dan Kabupaten Subang, serta Kota Cirebon. Malah, di Kota Sukabumi, Depok, Bekasi, dan Kota Tasikmalaya, PDIP tak masuk urutan tiga teratas.
Alhasil, banyak suara PDIP yang diserap Golkar. Tak pelak, di Pemilu 2004 Golkar berhasil menggondol 17,67 persen suara, diikuti PDIP 11,09 persen.
Selain saling menggembosi suara antara Golkar dan PDIP itu, perolehan suara mereka pun semakin berkurang dengan kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kondisi ini dibuktikan dengan eksistensi PKS yang duduk di tiga teratas di beberapa daerah yang semula adalah basis massa Golkar dan PDIP. Sebut saja Kota Bandung, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Kuningan.
Untungnya, Golkar dan PDIP masih memiliki basis massa militan. Golkar memiliki basis massa militan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, PDIP memiliki basis massa di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.
Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki basis massa di Kota Tasikmalaya. Diikuti PKS yang memiliki basis massa di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi.
Dengan demikian, berdasarkan basis massa itu, setidaknya gambaran awal peta politik Jabar bisa didapat. Dengan catatan bahwa Pemilu 2009 akan senada dengan Pemilu 2004 dan Pemilu 1999 dari segi basis massa pemilih.
Peta politik 2009
Kini, masyarakat Jabar akan dihadapkan pada Pemilu 2009. Tak hanya PDIP, Golkar, dan PKS saja yang akan bertarung. Tercatat 38 parpol yang akan bergelut.
Malah ada yang pecahan dari parpol besar. Seperti Hanura dan Gerindra yang berasal dari Golkar. Kemudian Partai Demokrasi Pembaruan dari PDIP. Yang berasal dari gabungan Golkar dan PDIP pun ada, yakni Partai Karya Perjuangan.
Tentu dengan pecahan parpol ini sedikitnya bisa memengaruhi perolehan suara parpol induknya yang semula. Meski menurut beberapa pakar politik perolehan suara parpol baru ini takkan melebihi angka 2,5 persen, namun bisa jadi menggembosi perolehan parpol asalnya.
Dengan demikian, tentu bagi parpol lama yang masih memiliki basis massa yang militan seperti Golkar dan PDIP, perlu diperluas jangkauan parpolnya agar bisa meraup suara di basis massa lawan politik.
Salah satu jalan, bisa melalui koalisi. Bila Golkar dan PDIP berkoalisi di Pemilu 2009, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, semakin jelas ideologi PDIP dan Golkar sebagai duet partai nasionalis. Kemudian, duet PDIP-Golkar juga akan melahirkan pemerintah yang kuat.
Presiden dari kedua partai itu tak akan mudah diintervensi DPR. Pasalnya, di Pemilu 2004 saja, kedua partai itu mendulang 237 kursi legislatif. Dengan adanya duet Golkar-PDIP tentu bisa mendapatkan suara mayoritas di DPR.
Tak hanya itu, mereka pun bisa memperkecil jumlah partai melalui peningkatan electoral threshold (suara minimal yang mesti diperoleh sebuah partai dalam pemilu agar partai itu bisa ikut pemilu berikutnya) agar pemilu berikutnya tak diikuti terlalu banyak parpol.
Sementara, beberapa pakar politik berasumsi bila kedua partai itu bersatu, mereka bisa mendulang 60 persen suara. Meski itu adalah perolehan yang menggiurkan, tetapi ajang ini semata-mata bukanlah sarana mendulang suara saja, tetapi lebih kepada hasil yang demokratis dan bisa mengemban amanah rakyat sebaik-baiknya. (Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009, Riset Pilkada 2008 | Tag: calon legislatif, DPR-RI, DPRD Kab/KOta, DPRD Provinsi, GOlkar, Jawa Barat, PDIP, Pemilu Legislatif, PKS, PPP
Suhu politik Jawa Barat menjelang Pemilu Legislatif 2009 menghangat seiring penetapan calon legislatif oleh partai politik yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI, DPRD provinsi, dan kursi DPRD kabupaten/kota. Meski daftar caleg itu rencananya baru akan disahkan KPU 9 September 2009, namun banyak kalangan yang mulai menakar peta kekuatan parpol berdasarkan calon legislatif yang diajukan parpolnya.
Cara menganalisis dan menakar peta kekuatan caleg dalam Pileg 2009 yang paling mudah adalah menggunakan perolehan suara Pileg 2004. Maksudnya, bila pemilih Jabar konsisten memilih caleg dari parpol yang sama antara Pileg 2004 dan 2009, tentunya hasil yang akan didapat tidak akan berbeda jauh.
Menilik hasil pileg DPRD Provinsi Jabar 2004, berdasarkan data KPU, kursi terbanyak diraih Partai Golkar dengan 5.777.935 suara (28 kursi). Diikuti PDIP dengan 3.640.703 suara (19 kursi).
Bila pemilih konsisten terhadap parpol, akan didapat kursi untuk Pileg 2009 seperti disajikan dalam tabel. Sehingga, daftar caleg DPRD Jabar dengan nomor urut 10 besar dari partai Golkar, PDIP, PKS, dan PPP bisa bernapas lega. Sementara daftar caleg 10 besar dari partai dengan perolehan kursi di bawah 10 mungkin agak waswas. Apalagi caleg yang berasal dari parpol yang tak memperoleh kursi sama sekali dalam Pileg 2004.
Namun, yang harus diingat adalah kenyataan bahwa pemilih belum tentu setia dengan pilihannya seperti tahun 2004. Mungkin mereka ingin memilih parpol baru. Bisa saja pemilih Jabar jenuh dengan berbagai pesta pemilihan yang mereka ikuti.
Hal ini bisa dimengerti karena setelah Pileg 2004 itu, pemilih dihadapkan lagi dengan pilbup atau pilwalkot. Dilanjutkan dengan Pilgub Jabar yang dilaksanakan belum lama ini. Tak sedikit warga Jabar yang mengaku jenuh.
Ditambah dengan munculnya partai baru yang menjajakan visi dan misi yang menjanjikan, serta menawarkan wajah baru dan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu semakin memberi keleluasaan kepada pemilih untuk menentukan partai yang dirasa sejalan dengan mereka. Bisa jadi kehadiran parpol baru ini menggembosi perolehan suara yang sebelumnya diraih parpol lama.
Malah, bukan mustahil pula bila pemilih beralih untuk golput lantaran catatan korupsi para anggota dewan legislatif yang notabene adalah orang yang mereka pilih pada pemilu legislatif tahun 2004. Sehingga, beberapa kemungkinan itu menyebabkan perubahan perolehan suara.
**
Bila Anda terbiasa pergi ke kantor menggunakan mobil sedan, suatu hari menggunakan motor, tentu hal itu akan mengundang pertanyaan. Bila Anda terbiasa pergi ke kantor menggunakan mobil sedan, suatu hari Anda masih menggunakan sedan tetapi tujuannya bukan ke kantor melainkan ke sekolah, itu pun mengundang pertanyaan.
Hal ini senada dengan fenomena yang terjadi belakangan. Bila Anda diibaratkan caleg, mobil sedan adalah parpol “A” dan motor adalah parpol “B”, kantor adalah pileg DPRD Kota “A”, sementara sekolah adalah pileg DPRD kota “B”.
Muncul dua fenomena yang menarik untuk ditelisik. Fenomena pertama adalah caleg yang bergelut di Pileg DPRD Kabupaten/Kota 2004, kembali mengikuti Pileg DPRD Kabupaten/Kota 2009 dengan daerah pemilihan yang sama tetapi dengan parpol pengusung yang berbeda. Jika diibaratkan, caleg yang seperti ini ibarat caleg ”kutu loncat”.
Fenomena lainnya adalah caleg yang mengikuti Pileg 2004, kembali tercatat dalam Pileg 2009 dengan parpol yang sama namun daerah pemilihan yang berbeda. Nah, fenomena caleg yang seperti ini bisa diibaratkan sebagai caleg yang ”diloncatkan” parpolnya.
Hal ini penting, mengingat dua fenomena itu menyebabkan peta kekuatan yang didapat caleg berbeda. Bisa menguntungkan atau malah merugikan caleg yang bersangkutan. Alasannya, salah satu penentu kekuatan caleg terletak pada kinerja mesin politik pengusungnya.
Dimulai dengan fenomena pertama. Misalkan seorang wakil rakyat di DPRD Kota Bandung yang diusung Partai Golkar dari Pemilu 2004, dalam Pemilu 2009 ia menjadi caleg dari PKS. Bagaimana menakar kekuatannya?
Menilik perolehan kursi DPRD Kota Bandung 2004, Partai Golkar mendapat enam kursi. Sehingga, bila sang caleg tadi berada pada urutan ke-10, dia tidak lolos menjadi anggota DPRD Kota Bandung.
Sementara, bila perolehan kursi antara Pileg 2009 sama dengan 2004, maka partai Golkar memperoleh 6 kursi dan PKS 11 kursi. Alhasil, caleg yang berpindah parpol menjadi PKS dan menjadi urutan ke-10 bisa menduduki kursi DPRD Kota Bandung.
Dengan demikian, caleg yang kembali mengikuti Pileg 2009 bisa diuntungkan dengan memilih parpol yang diprediksi akan mendapat jatah kursi lebih banyak dibandingkan dengan parpol pengusung sebelumnya dalam Pileg 2004. Begitu pula sebaliknya, caleg yang memilih parpol baru dengan perolehan kursi yang lebih sedikit dibandingkan dengan parpol sebelumnya tentu merugikan caleg yang bersangkutan.
Fenomena kedua, misalkan seseorang menjadi caleg DPRD Kota Bandung 2004, dia diusung Partai Golkar. Kemudian, pada Pileg 2009 dia kembali diusung Partai Golkar tetapi menjadi caleg DPRD Kota Bogor 2009. Bagaimana pula menakar kekuatannya?
Senada dengan analisis sebelumnya, bila si caleg itu berada pada urutan ke-10, maka dia tidak akan lolos menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Menilik perolehan kursi Partai Golkar di Kota Bogor yang mendapat jatah 11 kursi pada Pileg 2004, bila perolehan kursi antara Pileg 2009 sama dengan 2004, maka si caleg yang berpindah daerah itu dan berada di urutan ke-10 bisa menduduki kursi DPRD Kota Bogor.
Dalam kondisi ini pun, caleg yang ikut dalam Pileg 2009 bisa diuntungkan dengan memilih parpol yang sama namun dengan daerah pemilihan yang diprediksi akan mendapat jatah kursi lebih banyak dibandingkan dengan daerah sebelumnya pada Pileg 2004. Begitu pula sebaliknya, caleg yang memilih daerah pemilihan baru dengan perolehan kursi yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah pemilihan sebelumnya tentu merugikan caleg yang bersangkutan.(Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
dimuat di HU Pikiran Rakyat
Filed under: Pemilu 2009, Riset Pilkada 2008 | Tag: GOlkar, PDIP, Pemilu 2009, Pemilu Legislatif
MASYARAKAT yang cerdas dalam memilih wakil-wakilnya di legislatif menjadi salah satu output yang diharapkan dari pesta demokrasi, Pemilu Legislatif 2009, sehingga tidak terjebak memilih “kucing dalam karung”.
Untuk “menaksir” para caleg, selain melihat track record caleg yang sudah berpengalaman menjadi anggota dewan, ada tiga unsur lagi yang dapat dijadikan faktor untuk diamati, yaitu rentang usia, domisili, dan latar belakang pendidikan.
Faktor persentase usia caleg diperlukan untuk mengamati “pertarungan” kaum muda yang menjanjikan perubahan dengan kaum tua yang lebih berpengalaman. Sementara, faktor domisili caleg digunakan untuk memetakan kedekatan antara caleg dan masyarakat, juga pengenalan caleg akan karakteristik masalah daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Pendidikan caleg juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menakar kualitas caleg.
Lalu, bagaimana profil usia, domisili, dan pendidikan para caleg pada Pemilu Legislatif 2009?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi rentang usia caleg berdasarkan Peraturan KPU No. 18/2008 yaitu yang berusia 21-30 tahun, kemudian 31-50 tahun, dan yang berusia 51 tahun ke atas. Dari tiga kategori itu, bisa diasumsikan, caleg muda adalah caleg yang berusia 21-30 tahun dan caleg tua yang berumur 51 tahun ke atas.
Menilik data Klarifikasi Biodata Singkat Bakal Calon Anggota DPRD Jabar dari KPU Jabar, dari 38 partai peserta Pemilu 2009, hanya 32 partai yang memasukkan caleg muda. Enam partai yang tak mengajukan caleg muda adalah Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Merdeka, dan Partai Buruh.
Dari 32 partai itu, jumlah seluruh caleg muda berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 174 orang. Sementara jumlah caleg berusia tua jauh lebih besar, 413 orang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa caleg sepuh dan mungkin sudah berpengalaman dalam berpolitik jumlahnya mendominasi wajah calon anggota legislatif di Jabar.
Partai Keadilan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah dua partai yang terbanyak memasukkan caleg muda. PKB dan PDIP masing-masing menyumbang 17 orang (9,77%). Angka ini diikuti oleh Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). PDP dan PDK masing-masing menyumbang 10 orang (5,75%). Kemudian, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia menyumbang 9 orang (5,17%).
Sementara itu, caleg yang berusia 51 tahun ke atas atau caleg tua, diajukan oleh 36 dari 38 partai. Dua partai yang tak mengajukan caleg tua adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) serta Partai Perjuangan Indonesia Baru. Mayoritas caleg tua berasal dari Partai Golkar (PG), yakni 65 orang (15,7%). Diikuti oleh PPP sebanyak 35 orang (8,5%), Partai Demokrat 26 orang (6,3%), PDIP 24 orang (5,8%) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 23 orang (5,6%).
Selain faktor usia, faktor domisili juga turut mewarnai wajah demokrasi di Jabar. Dari faktor domisili ini muncul istilah caleg lokal dan “caleg impor”. Caleg lokal adalah caleg yang berdomisili sesuai dapil, sementara caleg impor adalah caleg yang berdomisili di luar dapil.
Caleg lokal tampaknya harus bersaing ketat dengan “caleg impor”. Pasalnya, ada 643 orang (41%) caleg yang tidak berdomisili di dapil tempat ia dicalonkan. Sementara caleg lokal berjumlah 936 orang (59%).
Caleg impor yang tidak mengenali daerah pemilihannya bisa berdampak buruk bagi kehidupan berdemokrasi di Jabar. Salah satunya adalah tidak tersalurkannya aspirasi rakyat karena wakil rakyatnya kurang memahami karakteristik daerah dan apa yang diperlukan rakyatnya.
Partai Golkar, PDIP, serta Partai Hanura adalah penyumbang terbesar caleg-caleg yang tidak berdomisili di dapil bersangkutan. Partai Golkar menyumbangkan 59 orang, sementara PDIP dan Hanura masing-masing 38 dan 37 orang.
Mengenai pendidikan caleg DPRD Jabar. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data Redaksi “PR” dari KPU Jabar, ada beberapa tingkat pendidikan bagi caleg yang tertera di DCT yaitu lulusan SLTA atau sederajat, diploma tiga (D-3/ahli madya), strata satu (S-1/sarjana), strata dua (S-2/magister), dan strata tiga (S-3/doktor).
Berdasarkan pembagian tersebut, caleg berpendidikan S-1 berjumlah paling banyak yaitu 811 orang (51,3%). Diikuti caleg berpendidikan SLTA sebanyak 476 orang (30,11%), caleg lulusan S-2 sebanyak 177 orang (11,2%). Di urutan keempat dan kelima diduduki caleg lulusan D-3 dan S-3. Caleg D-3 tercatat ada 113 orang (7,15%) dan caleg S-3 sebanyak empat orang (0,25%).
Politisi senior Tjetje Hidayat Padmadinata mengatakan, semenjak Pemilu 1951, 1971, 1977, hingga Pemilu 2004 lalu, belum banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. “Masyarakat awam pada umumnya tidak mau ambil pusing dengan figur calon anggota legislatif. Keberpihakan masyarakat awam pada umumnya adalah pada partai peserta pemilu,” ujar Tjetje.
Mengenai kriteria caleg yang ideal, Tjetje mengatakan, calon yang baik adalah calon yang mengenal dan dikenal masyarakatnya. “Konteksnya dengan DPRD Jawa Barat adalah calon legislatif di Jawa Barat dan dari Jawa Barat.”
Setelah mengamati usia, domisili, dan pendidikan calon wakil rakyat Jabar, sejatinya masyarakat Jabar bisa menyikapinya dengan arif. Apa pun atau siapa pun yang ditawarkan, kedewasaan dan kecerdasan memilih menjadi kuncinya. (Eric Senjaya/Vetriciawizach/Pusat Data Redaksi “PR”)***
Filed under: Pemilu 2009, Riset Pilkada 2008 | Tag: KPU, Pilkada, Pilkada Provinsi Jabar, Politik, Pusat Data Redaksi "PR"
Oleh Eric Senjaya
Konfigurasi Politik Jabar yang terekam di beberapa Pilkada 2008 memunculkan beragam analisis politik. Adanya anomali konfigurasi koalisi parpol pemenang pilkada di satu daerah dengan daerah lainnya tentu mengundang resultan politik yang berbeda pula. Ambil contoh, Pilkada Provinsi Jabar dan Pilkada Kab. Sumedang yang dilakukan bersamaan, koalisi tak menunjukkan korelasi positif. Di Pilkada Jabar, Golkar menjadi lawan politik PDIP, sementara di Pilkada Kab. Sumedang Golkar berkoalisi dengan PDIP.
Lalu, bagaimana konfigurasi koalisi parpol dan resultan politik seluruh pilkada di Jabar 2008? Bagaimana pula pembagian “kue kekuasaan” untuk setiap parpol pengusung kandidat pemenang pilkada?
Berdasarkan catatan Pusat Data Redaksi “PR”, di Jabar tercatat 17 pilkada langsung selama 2008. Pilkada di Kab. Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kab. Bekasi membuka lembaran politik Jabar pada Januari 2008. Dilanjutkan pilkada di Kota Sukabumi pada Maret 2008. Malah, Jabar mencatatkan diri sebagai provinsi yang “berani” mengadakan pilkada gabungan, yaitu pilkada yang dilakukan bersamaan antara Pilkada Provinsi Jabar dan Pilkada Kab. Sumedang di bulan April 2008. Pascapilkada gabungan itu, berlangsung pilkada di Kota Bandung (10 Agustus 2008).
Lalu, enam pilkada serentak dilaksanakan pada 26 Oktober 2008, yaitu Kab. Garut, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Majalengka, serta Kab. Subang. Di hari sebelumnya (25/11) berlangsung pilkada di Kota Bogor. Selain itu, dua pilkada terakhir di 2008 dilaksanakan di bulan November, yaitu pilkada di Kab. Bogor dan Kab. Bandung Barat. Dengan membedah konfigurasi parpol dari pemenang pilkada-pilkada tersebut bisa diketahui resultan politik di Jabar selama 2008.
Diawali dari pilkada Januari 2008 di Kab. Purwakarta, Pasangan H. Dedi Mulyadi-Dudung B. Supardi memenangi pilkada. Konfigurasi parpol di Kab. Purwakarta yang mengusung mereka adalah Golkar dan PKS. Di bulan yang sama, pilkada juga berlangsung di Kota Cirebon. Pemenang pilkada adalah pasangan Subardi-Sunaryo yang diusung PDIP. Sementara di Kab. Bekasi, pemenang pilkada adalah pasangan Mochtar Mohamad-Rahmat Effendi yang diusung PKS dan Partai Demokrat.
Dari ketiga pilkada itu, bisa dikatakan resultan politiknya adalah PKS sebanyak dua poin dari Kab. Purwakarta dan Kab. Bekasi, Golkar satu poin di Kab. Purwakarta, dan PDIP satu poin di Kab. Bekasi.
Memasuki Maret 2008, pilkada berlangsung di Kota Sukabumi. Pilkada ini dimenangi pasangan Mokh. Muslikh Abdussyukur-Mulyono dari koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. Kemudian pilkada gabungan (Pilkada Provinsi Jabar dan Pilkada Kab. Sumedang), yang dimenangi pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf pada Pilkada Jabar yang diusung PKS dan PAN. Sementara di Pilkada Kab. Sumedang dimenangi Don Murdono-Taufiq Gunawansyah dari koalisi Golkar, PDIP, PKS, PKPI, PKB, PBR, PBSD, PNBK, PDS, dan PPD. Dari Maret hingga pertengahan 2008, resultan politik Jabar adalah Golkar, PKS, dan PAN yang masing-masing memiliki 2 poin, serta PDIP, PKPI, PD, PKB, PBR, PBSD, PNBK, PDS, dan PPD yang masing-masing memiliki satu poin.
Setelah pilkada gabungan, pilkada berlangsung di Kota Bandung (Agustus). Pilkada yang dimenangi Dada Rosada-Ayi Vivananda ini didukung oleh mesin politik Golkar, PDIP, PD, PAN, PBB, dan PPP. Atmosfer politik Jabar semakin beragam ketika memasuki Oktober. Tujuh pilkada dilakukan di bulan ini, yaitu di Kota Bogor, Kab. Garut, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Majalengka, dan Kab. Subang.
Di Kota Bogor, pilkada dimenangi Diani Budiarto-Achmad Ru`yat dari koalisi Golkar, PDIP, PKS, PKPI, PBSD, PSI, PPDI, PDK, dan Partai Patriot. Di Kab. Cirebon, pilkada dimenangi pasangan Dedi Supardi-Ason Sukasa dari koalisi Golkar dan PDIP. Di Kab. Ciamis, Engkon Komara-Iing Syam Arifin dari koalisi Golkar, PAN, PBB, dan PKB memenangi pilkada. Kemudian, di Kota Banjar, Kab. Majalengka, dan Kab. Subang, resultan politik pasangan yang memenangi pilkada adalah PDIP (3 poin), disusul Golkar, PKPI, PD, dan PPP yang masing-masing 1 poin. Sementara di Kab. Garut, pilkada masih menunggu putaran kedua sehingga resultan politik di sana belum bisa dipetakan.
Antara Pilkada 2008 dan Pemilu 2009
Dari 17 pilkada di Jabar, ada tujuh parpol yang mendominasi pilkada yaitu Golkar dan PDIP yang masing- masing memiliki 15% dari total resultan politik Jabar. Diikuti PAN 9%, PKS 8%, dan PD, PBB, PKB, dan PPP yang masing-masing memiliki 6%.
Hasil ini tak jauh berbeda dengan hasil perolehan suara DPRD Jabar di Pemilu 2004. Cara mengamatinya, resultan pilkada di 16 kab./kota tadi dibandingkan dengan perolehan suara parpol pada Pemilu 2004 di 16 kab./kota yang sama pula.
Dari data rekapitulasi suara KPU Jabar yang diolah oleh Pusat Data Redaksi, mayoritas parpol yang menguasai Pemilu 2004 adalah Golkar (60%), PDIP (27%), dan PKS (13%).
Dengan demikian, hubungan antara resultan politik pilkada 2008 dan pemilu 2004 yaitu adanya dominasi dua partai besar, Golkar dan PDIP. Selain itu, ada sebuah pergerakan besar dari PAN di tahun 2008. PAN berhasil masuk di tiga besar perolehan resultan politik, menggeser posisi PKS.
Dari perolehan suara hasil Pilkada Jabar, pilkada kab./kota, dan Pemilu 2004 ini, bisa digunakan untuk memprediksi resultan Pemilu 2009 yang tak lama lagi akan berlangsung. Golkar dan PDIP masih berpeluang menguasai atmosfer politik Jabar. Akan tetapi, bisa saja hasil ini berbalik mengingat perubahan sosial masyarakat yang tak mungkin bisa diprediksi.
Penulis, Periset Pusat Data Redaksi “PR”.
