www.eric-senjaya.co.nr
Filed under: Pemilu 2009
LAIN dulu, lain sekarang. Dulu, tokoh populer adalah sosok yang menyita perhatian banyak orang. Kini, tokoh populerlah yang mesti memerhatikan orang banyak. Paling tidak, hal seperti itu harus dilakukan oleh tokoh-tokoh populer yang kini ikut menyemarakkan panggung politik tanah air.
Sederet nama tokoh populer muncul menjadi caleg DPR RI. Kelak, mereka menjadi wakil rakyat di Senayan yang sejatinya memerhatikan rakyat.
Tokoh-tokoh populer yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR ini beragam, dari kalangan artis, tokoh politik, hingga pejabat pemerintahan. Para tokoh ini menjadikan popularitasnya sebagai salah satu modal untuk memenangi pertarungan politik.
Popularitas artis diyakini mampu mendongkrak perolehan suara partai politik pada Pemilu 2009. Fenomena ini bukan barang baru, mengingat pada Pemilu 2004 tercatat 25 artis yang maju menjadi caleg DPR RI di semua dapil yang diusung oleh 14 partai politik. Pada Pemilu 2009, untuk dapil Jabar saja tercatat sedikitnya 20 artis menjadi caleg DPR RI, diusung 12 parpol.
Selain dari kalangan artis, terdapat pula tokoh berbagai bidang yang memiliki popularitas tinggi. Seperti mantan pejabat, pakar, akademisi, atau yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI atau DPRD provinsi. Artinya, caleg tak hanya dituntut memiliki kredibilitas, popularitas pun menjadi harga tak bisa ditawar.
Berdasarkan data KPU yang dihimpun Pusat Data Redaksi “PR”, dari 11 dapil Jabar tercatat 1.806 caleg dari 38 parpol yang akan bertarung menghadapi Pemilu 2009. Dari jumlah itu, muncul sederet nama yang berasal dari kalangan artis dan sebagian lagi dari tokoh populer.
Di dapil Jabar 1 (Kota Cimahi dan Kota Bandung), tujuh kursi di DPR RI akan diperebutkan oleh 156 caleg. Dari kalangan artis muncul oleh Tengku Firmansyah (PKB), Marissa Haque (PPP), dan Ahmad Wijaya atau yang akrab dipanggil Bangkit Sanjaya (Golkar).
Sementara dari kalangan tokoh populer muncul nama Setia Permana (mantan Ketua KPU Jabar/PDIP), Dadang Garnida (mantan Kapolda Jabar/Partai Barisan Nasional), Agus Yasmin (Ketua DPRD Kab. Bandung/Golkar), dan Anwaruddin (Ketua IKAPI Jabar/PBB).
Tak hanya itu, anggota DPR RI yang ikut kembali dari Golkar, yakni Popong Otje Djundjunan, Happy Bone Zulkarnaen, Daday Hudaya, dan Eggi Hamzah.
Di dapil Jabar 2 (Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat), sepuluh kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 175 caleg. Di antaranya muncul nama artis Derry Drajat (PAN), Theresia E.E Pardede yang lebih dikenal dengan nama Tere (PD), Rieke Diah Pitaloka (PDIP), Rachel Mariam Sayidina (Partai Gerindra).
Dari kalangan tokoh populer muncul nama Nu`man Abdul Hakim (mantan Wagub Jabar/PPP). Selain itu, ada pula anggota DPR RI yang mencalonkan kembali, yaitu Taufiq Kiemas (PDIP), Ferry Mursyidan Baldan (Golkar), dan Dedy Djamaludin Malik (PAN).
Di dapil Jabar 3 (Kab. Cianjur dan Kota Bogor), sembilan kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 172 caleg. Di dapil ini muncul nama artis Sabrina Piscalia dari Partai Pemuda Indonesia. Dari kalangan tokoh populer ada Suryadharma Ali (Menteri KUKM/PPP).
Di dapil Jabar 4 (Kab./Kota Sukabumi), empat kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 126 caleg, termasuk oleh artis Inggrid Maria Palupi Kansil (PD).
Di dapil Jabar 5 (Kab. Bogor), sembilan kursi DPR RI akan diperebutkan 197 caleg. Di dapil ini muncul nama artis Marini K.S. atau Marini Zumarnis (PAN) dan Muchin Umar Alatas atau Muchsin Alatas (Partai Hanura).
Selain artis, ada pula tokoh penting lain, seperti Drs. H.A.M. Ruslan (Ketua DPRD Jabar) dan Agus Utara Effendi (mantan Bupati Bogor). Keduanya dari Golkar. Kemudian, anggota DPR RI yang mencalonkan kembali, yaitu Nugraha Besoes, Airlangga Hartarto (keduanya dari Golkar), dan Max Sopacua (PD).
Di dapil Jabar 6 (Kota Bekasi dan Kota Depok), enam kursi DPR RI akan diperebutkan oleh 169 caleg. Di dapil ini tidak muncul nama artis. Tokoh yang muncul adalah Didik J. Rachbini (pengamat ekonomi/PAN). Sementara anggota DPR RI yang mencalonkan kembali di dapil Jabar 6 adalah Dedi Djamaludin Malik (PAN).
Di dapil Jabar 7 (Kab. Purwakarta, Karawang, dan Kab. Bekasi), sepuluh kursi DPR RI diperebutkan oleh 194 caleg. Muncul nama artis Nurul Arifin (Golkar), M. Taufik Hidayat atau lebih dikenal sebagai Tito Sumarsono (PAN), Imam G. Manik atau yang akrab disapa El Manik (Partai Matahari Bangsa), dan Hendra Cipta (Partai Republik Nusantara).
Di dapil Jabar 8 (Kab./Kota Cirebon dan Kab. Indramayu), sembilan kursi diperebutkan oleh 162 caleg. Nama artis yang ada di dapil 8, yakni Nurul Komar (PD) dan Yuyun Sukowati Dewi (Partai Indonesia Sejahtera). Sementara, anggota DPRD Jabar yang ikut bertarung adalah Tetty Kadi Bawono (Golkar).
Lalu, di dapil Jabar 9 (Kab. Majalengka, Sumedang, dan Kab. Subang), delapan kursi DPR RI diperebutkan oleh 154 caleg. Artis yang bertarung di dapil ini adalah Primus Yustisio (PAN). Selain itu, tokoh populer yang ikut bertarung, Tutty Hayati Anwar (mantan Bupati Majalengka/Golkar).
Di dapil Jabar 10 (Kab. Ciamis, Kuningan, dan Kab. Banjar) tujuh kursi DPR RI diperebutkan oleh 130 caleg. Artis yang meramaikan dapil Jabar adalah Cucu Suryaningsih atau yang akrab disapa Evie Tamala (PPP). Sementara tokoh populer yang ikut adalah Eka Santosa (anggota DPR RI/PDIP).
Terakhir, untuk dapil Jabar 11 (Kab./Kota Tasikmalaya dan Kab. Garut), sepuluh kursi DPR RI diperebutkan oleh 171 caleg. Dari kalangan artis muncul nama Gitalis Dwi Natania atau Gita KDI (PKB).
Dengan strategi popularitas ini, parpol berpeluang mendulang banyak kursi di DPR RI. Akan tetapi, bisa saja peluang ini berbalik. Menilik hasil Pemilu 2004 dan beberapa pilkada di Jabar, seorang caleg artis atau tokoh populer belum tentu dipercaya dan dipilih.
Pemilih menyadari bahwa popularitas harus disertai tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap caleg bersangkutan serta kualitas parpol yang mengusungnya. (Eric Senjaya/Gandara Panji Nugraha, Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009
FENOMENA artis menjadi calon legislatif (caleg) bukan hal baru lagi. Sejak empat bulan lalu, media massa sibuk memberitakan artis-artis ibu kota yang dipinang oleh berbagai partai politik. Hampir semua stasiun televisi, melalui beragam acara, baik yang bersifat hiburan maupun berita, berkali-kali menayangkan topik tersebut.
Fenomena ini mengundang berbagai pertanyaan. Dari masalah kapabilitas artis itu, pengenalan artis terhadap daerahnya, hingga penerimaan masyarakat terhadap status selebriti menjadi bahan pertanyaan di benak warga.
Untuk menjawab salah satu pertanyaan tersebut, Lembaga Survey Indonesia (LSI) mencoba menganalisis fenomena tersebut dengan melakukan survei ke beberapa daerah. Survei tersebut disebar di tujuh belas provinsi di Indonesia, ke berbagai lapisan masyarakat, kelompok, jenis kelamin, desa/kota, usia, pendidikan, agama, etnis, dan pendapatan.
Salah satu poin yang dinyatakan dalam survei adalah mengenai penerimaan masyarakat terhadap artis dibandingkan dengan politisi. Masyarakat diminta untuk memilih salah satu dari sepuluh politisi dan sepuluh artis jika pemilihan anggota DPR diadakan saat ini juga.
Hasil survei tersebut menyatakan bahwa 49% masyarakat tidak tahu siapa yang akan dipilih. Salah seorang politisi terkemuka mendapatkan 18,5%, sedangkan posisi empat besar lainnya diduduki para selebriti dengan perolehan 5,6%, 5,2%, 4,5%, dan 3,4%. Nama politisi muncul kembali di urutan keenam dengan perolehan 2,9%.
Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap artis/selebriti sebenarnya tidaklah seramai yang diberitakan. Jika digabungkan, suara masyarakat yang memilih kalangan selebriti hanya sebesar 26,5% (untuk 10 artis). Sementara politisi mendapat 24,1% (untuk 10 politisi). Bila dibandingkan dengan suara masyarakat yang memilih tidak tahu (49%), nilai yang diperoleh artis dan politisi ini dapat dikatakan kecil.
Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat tidak memiliki kecenderungan terhadap kalangan tertentu. Baik politisi maupun artis, yang memiliki nama populer di masyarakat, tidak serta-merta mendapat penerimaan yang baik di masyarakat. Hal ini pun membuktikan bahwa popularitas, walau memiliki peranan penting, bukanlah jaminan sukses untuk berkarier di dunia politik. Selain itu, hasil ini pun dapat diartikan bahwa pemberitaan yang bombastis di televisi tidak dapat mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat.
Partai politik sudah sewajarnya mencermati hal ini. Jumlah caleg dalam daftar calon tetap (DCT) di daerah pemilihan Jabar, yang mencapai angka ribuan, tentu saja membawa aroma persaingan yang ketat. Oleh karena itu, parpol-parpol sudah seharusnya memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan calon-calonnya. Popularitas saja tidak cukup.
Begitu pula dengan kaderisasi parpol yang perlu mendapat perhatian. Selayaknya kader partai politiklah yang duduk di posisi “nomor jadi”, bukan artis atau politisi yang memiliki popularitas tinggi agar caleg yang terpilih semakin berkualitas. (Vetriciawizach/Eric Senjaya, Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009 | Tag: artai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, artai Perjuangan Indonesia Baru, caleg, Daftar Caleg Sementara, DCS, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Pemilu 2009, Peraturan KPU no 18/2008
Yang muda yang tidak dipercaya, belum tua belum boleh bicara. Tagline (slogan) iklan rokok ini terngiang kembali menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.
Para calon anggota legislatif (caleg) berusia muda tentu berusaha meyakinkan masyarakat dengan “menentang” tagline ini. Kaum muda menjanjikan perubahan. Sementara, parpol yang mayoritas calegnya berusia tua, tentu berusaha mengamini tagline itu. Alasannya, yang tua lebih berpengalaman.
Sejak lama, dikotomi pemimpin tua dan pemimpin muda memang marak diperbincangkan. Bagaimana posisi caleg muda dan caleg tua dalam daftar calon sementara (DCS) 2009?
Sebelum menganalisis caleg muda dan caleg tua, perlu ditetapkan batasan usia terlebih dahulu. Penetapan rentang usia caleg itu didasarkan Peraturan KPU No. 18/2008 tentang Pedoman Pencalegan.
Pada klasifikasi biodata singkat bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kab./kota, tercantum tiga kategori usia caleg. Kategori pertama, caleg yang berusia 21 -30 tahun, kemudian 31 -50 tahun. Terakhir, caleg yang berusia 51 tahun ke atas.
Dari tiga kategori itu, bisa dikatakan, caleg muda adalah caleg yang berusia 21-30 tahun dan caleg tua adalah caleg yang berumur di atas 51 tahun. Setelah ditetapkan batasan usia antara caleg tua dan caleg muda, barulah bisa diamati persentase keduanya dalam pertarungan caleg Jabar.
Menilik data Klarifikasi Biodata Singkat Bakal Calon Anggota DPRD Jabar dari KPU Jabar, dari 38 partai peserta Pemilu 2009, hanya 32 partai yang memasukkan caleg muda. Parpol yang tidak mengajukan caleg muda adalah Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Buruh
Dari 32 parpol itu, jumlah seluruh caleg muda berdasarkan DCS adalah 174 orang. PKB dan PDIP adalah dua partai yang terbanyak memasukkan caleg muda, masing-masing menyumbang 17 orang (9,77%).
Disusul Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), masing-masing menyumbang 10 orang (5,75%). Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia menyumbang 9 orang (5,17%).
Sementara itu, caleg yang berusia 51 tahun ke atas atau caleg tua, dari 38 parpol hanya 36 parpol yang mengajukan caleg tua. Dua parpol yang tak mengajukan caleg tua adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta Partai Perjuangan Indonesia Baru.
Dari 36 parpol, jumlah total caleg tua yang ada di DCS adalah 413 orang. Mayoritas caleg tua berasal dari Partai Golkar. PG memiliki 65 orang caleg berusia tua (15,7%), diikuti oleh PPP dengan jumlah 35 orang (8,5%).
Caleg berusia tua terbanyak setelah PG dan PPP adalah caleg dari Partai Demokrat (PD) sebanyak 26 orang (6,3%), PDIP 24 orang (5,8%) dan Hanura 23 orang (5,6%).
Berdasarkan jumlah caleg muda dan caleg tua itu, PKB menyandang gelar penyumbang caleg muda terbanyak, sementara Partai Golkar sebagai penyumbang caleg tua terbanyak.
Menilik data klasifikasi caleg berdasarkan usia ini, ada satu hal yang harus dipegang oleh parpol, yakni penetapan caleg muda atau tua jangan diinterpretasikan sebatas penarik suara.
Pada posisi tersebut, para caleg tidak hanya bertarung dengan caleg tua atau caleg muda. Akan tetapi, bertarung dengan keinginan pribadi untuk menjaga amanah rakyat yang dipercayakan padanya. (Eric Senjaya/Gandara Panji Nugraha/Pusat Data Redaksi)***
Belakangan media diramaikan oleh angka 40% untuk golput pada Pemilu Legislatif 2009. Hal ini terlontar bukan tanpa alasan, angka golput pada pilkada yang terjadi belakangan rata-rata berada di kisaran itu.
Namun, golput tidak dapat diprediksi naik atau turun. Pasalnya, menurut Heri Suherman, Kabag Hukum dan Humas KPU Provinsi Jawa Barat, tidak berpartisipasi bukan berarti golput. Bisa saja karena alasan teknis.
Heri menambahkan bahwa angka golput untuk Pileg 2009 tak bisa ditakar. Yang bisa, berapa angka yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi? Apakah naik atau turun dari angka Pileg 2004?
Untuk menakar besar angka partisipasi Pileg 2009, bisa digunakan jumlah partisipan Pemilu 1971 hingga 2004. Alasannya, ada kecenderungan yang menarik dari perjalanan tingkat partisipasi pemilu di tanah air. (lihat grafik 1).
Menilik grafik 1, jumlah partisipan terbesar selama pemilu di Indonesia terjadi pada pemilu pertama, 1971. Tercatat tingkat partisipasi masyarakat sebesar 94% dari total pemilih. Artinya, mereka yang tidak berpartisipasi hanya sebesar 6%.
Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 1971 karena merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. Pemilu 1971 merupakan pengalaman pertama rakyat Indonesia melakukan pemilu karena pada era Orde Lama belum pernah dilangsungkan pemilu. Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias menyambut pemilu pertama ini. Mereka berharap ada perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.
Namun, dalam pemilu berikutnya tahun 1977, tingkat partisipasi menurun menjadi 90,6%. Artinya, yang tidak berpartisipasi meningkat 3,4% menjadi 9,4%. Berarti, ada kekecewaan dari masyarakat yang tengah berpartisipasi pada Pemilu 1971. Sebagian tak merasakan perubahan yang berarti sehingga memutuskan untuk tidak berpartisipasi.
Hal ini senada dengan pemilu berikutnya 1982, 1987, 1992, dan 1997. Angka partisipasi semakin menurun, sedangkan angka golput makin tinggi.
Akan tetapi, pada pemilu berikutnya tahun 1999, tingkat partisipasi masyarakat kembali menanjak menjadi 93,3%. Hanya 6,7% yang tidak berpartisipasi. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di era reformasi, dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden. Masyarakat begitu antusias dalam pemilu ini karena berharap terjadinya perubahan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat dalam era reformasi.
Lagi-lagi Pemilu 2004 mengalami kemunduran dalam hal partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi masyarakat menurun tinggal 84,4% atau mengalami persentasi penurunan sebanyak 4,9% dari total pemilih. Angka pemilih yang tidak berpartisipasi pada Pemilu 2004 merupakan yang tertinggi sepanjang perjalanan pemilu di negeri ini, mencapai 15,9%.
Masyarakat tampaknya kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya. Kekecewaan pertama terjadi pada pemilu kedua (1977) di era Orde Baru yang dirasa tak membawa perubahan. Disusul oleh pemilu kedua di Orde Reformasi (1999). Orde Reformasi yang diharapkan membawa angin segar dalam perubahan di negeri ini, ternyata tak terbukti.
Menilik perjalanan inilah, bisa diprediksi berapa angka pemilih yang partisipasi atau yang tidak berpartisipasi dalam Pileg 2009. Oleh sebab itu, untuk menakar tingkat partisipasi Pileg 2009, digunakan data partisipasi Pemilu 1971 hingga 2004. Data disajikan pada grafik 1.
Namun, angka perolehan Pemilu 1977 dan 1999 harus dinormalisasi. Maksudnya, angka Pemilu 1977 disesuaikan dengan angka Pemilu 1971 dan 1982. Sementara angka pemilu 1999 disesuaikan dengan Pemilu 1997 dan Pemilu 2004.
Pasalnya, data Pemilu 1977 dan 1997 merupakan data pencilan (outliner), yaitu data yang dianggap menyimpang dari distribusi data secara keseluruhan sehingga hasil Pemilu 1971 hingga 2004 setelah datanya dinormalisasi disajikan pada grafik 2.
Mengapa angka partisipasi 1977 dan 2004 harus dinormalisasi? Dengan menormalisasi perolehan pada dua periode pemilu itu, kita bisa mendapatkan kecenderungan (tren) dari tingkat partisipasi dan golput di Indonesia. Kecenderungan itu bisa digunakan untuk menakar angka golput Pemilu 2009.
Pada Grafik 2 ini, garis biru tipis adalah tingkat partisipasi pemilu yang dinormalisasi, sedangkan garis hitam tebal adalah kurva pendekatan. Berdasarkan kurva pendekatan, dapat dilihat prediksi tingkat partisipasi untuk Pileg 2009 diperkirakan di atas 80% dan yang tidak berpartisipasi di bawah 20%.
Meski ini sekadar hitung-hitungan biasa, angka ini senada dengan Heri yang juga menaksir angka partisipasi sebesar 80%. Heri memprediksi angka ini berdasarkan angka partisipasi Pemilu 2004 yang bertengger di angka 84,1%. Sementara penurunan dari 84,1% menjadi 80% diprediksi dari tingkat partisipasi pada pilkada dan pilgub yang mencapai 67%.
Namun, angka partisipasi 80% ini belum tentu sesuai dengan hasil rekapitulasi suara Pileg 2009. Pasalnya, angka ini didapat dengan asumsi kondisi sosial pemilih stabil dengan pemilu sebelumnya. Sementara aspek sosial pemilih selalu berfluktuasi dan tentu tak mudah diprediksi. (Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009 | Tag: Jawa Barat, Partai Golkar, PDIP, Pemilu 2009
Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ya, dua partai besar inilah yang selalu duduk di urutan teratas pemilu di Indonesia. Sejak pemilu Orde Baru hingga reformasi, kinerja kedua mesin politik ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Tak pelak, gerak-gerik mereka di Pemilu 2009 mengundang banyak analisis politik.
Memang, sebagian warga Jabar kerap menaksir hasil pemilu berdasarkan perolehan suara kedua parpol ini. Konon, bila Golkar menang, berarti PNS akan sejahtera. Sementara PDIP yang menang, berarti wong cilik yang menjadi prioritas.
Sejak lama, dominasi dua mesin politik itu di Jawa Barat tampak kontras. Ini bisa dilihat dari banyaknya daerah basis massa dari masing-masing parpol. Suatu daerah biasanya identik dengan parpol tertentu. Semisal Kabupaten Purwakarta identik sebagai basis massa Golkar, sementara Kabupaten Subang identik dengan PDIP.
Menilik catatan KPU, pada Pemilu 1999, PDIP menguasai 32,6 persen dari lebih dari 23 juta suara sah yang masuk di Jabar. Perolehan suara terbesar PDIP berasal dari Kabupaten Subang 43,7 persen, sementara terkecil dari Kabupaten Garut 17,9 persen. Bisa dikatakan bahwa Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut adalah dua dari semua basis massa PDIP di Jabar.
Lain halnya dengan Golkar. Di Pemilu 1999, partai berlambang pohon beringin ini hanya mengantungi 23,4 persen suara. Penyumbang suara terbanyak berasal dari Kabupaten Purwakarta 39,0 persen dan terkecil dari Kabupaten Cirebon 12,6 persen.
Menariknya, belakangan hampir semua daerah basis massa ini mulai berubah haluan. Kabupaten/kota yang sebelumnya identik dengan parpol tertentu mulai mengubah pilihannya.
Anomali ini bisa dilihat dengan membandingkan hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Sebagian besar pemilih tidak mencoblos parpol yang sama. Bisa dari basis massa Golkar yang beralih menjadi PDIP, atau sebaliknya.
Oleh karena itu, perolehan suara PDIP di Pemilu 2004 menurun tajam dibandingkan dengan Pemilu 1999. Malah, penurunan suara PDIP itu terjadi di semua kabupaten/kota se-Jabar.
Pasalnya, banyak basis massa PDIP berubah menjadi Golkar. Ini terjadi di Kabupaten Bandung, Ciamis, Indramayu, Karawang, dan Kabupaten Subang, serta Kota Cirebon. Malah, di Kota Sukabumi, Depok, Bekasi, dan Kota Tasikmalaya, PDIP tak masuk urutan tiga teratas.
Alhasil, banyak suara PDIP yang diserap Golkar. Tak pelak, di Pemilu 2004 Golkar berhasil menggondol 17,67 persen suara, diikuti PDIP 11,09 persen.
Selain saling menggembosi suara antara Golkar dan PDIP itu, perolehan suara mereka pun semakin berkurang dengan kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kondisi ini dibuktikan dengan eksistensi PKS yang duduk di tiga teratas di beberapa daerah yang semula adalah basis massa Golkar dan PDIP. Sebut saja Kota Bandung, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Kuningan.
Untungnya, Golkar dan PDIP masih memiliki basis massa militan. Golkar memiliki basis massa militan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, PDIP memiliki basis massa di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.
Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki basis massa di Kota Tasikmalaya. Diikuti PKS yang memiliki basis massa di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi.
Dengan demikian, berdasarkan basis massa itu, setidaknya gambaran awal peta politik Jabar bisa didapat. Dengan catatan bahwa Pemilu 2009 akan senada dengan Pemilu 2004 dan Pemilu 1999 dari segi basis massa pemilih.
Peta politik 2009
Kini, masyarakat Jabar akan dihadapkan pada Pemilu 2009. Tak hanya PDIP, Golkar, dan PKS saja yang akan bertarung. Tercatat 38 parpol yang akan bergelut.
Malah ada yang pecahan dari parpol besar. Seperti Hanura dan Gerindra yang berasal dari Golkar. Kemudian Partai Demokrasi Pembaruan dari PDIP. Yang berasal dari gabungan Golkar dan PDIP pun ada, yakni Partai Karya Perjuangan.
Tentu dengan pecahan parpol ini sedikitnya bisa memengaruhi perolehan suara parpol induknya yang semula. Meski menurut beberapa pakar politik perolehan suara parpol baru ini takkan melebihi angka 2,5 persen, namun bisa jadi menggembosi perolehan parpol asalnya.
Dengan demikian, tentu bagi parpol lama yang masih memiliki basis massa yang militan seperti Golkar dan PDIP, perlu diperluas jangkauan parpolnya agar bisa meraup suara di basis massa lawan politik.
Salah satu jalan, bisa melalui koalisi. Bila Golkar dan PDIP berkoalisi di Pemilu 2009, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, semakin jelas ideologi PDIP dan Golkar sebagai duet partai nasionalis. Kemudian, duet PDIP-Golkar juga akan melahirkan pemerintah yang kuat.
Presiden dari kedua partai itu tak akan mudah diintervensi DPR. Pasalnya, di Pemilu 2004 saja, kedua partai itu mendulang 237 kursi legislatif. Dengan adanya duet Golkar-PDIP tentu bisa mendapatkan suara mayoritas di DPR.
Tak hanya itu, mereka pun bisa memperkecil jumlah partai melalui peningkatan electoral threshold (suara minimal yang mesti diperoleh sebuah partai dalam pemilu agar partai itu bisa ikut pemilu berikutnya) agar pemilu berikutnya tak diikuti terlalu banyak parpol.
Sementara, beberapa pakar politik berasumsi bila kedua partai itu bersatu, mereka bisa mendulang 60 persen suara. Meski itu adalah perolehan yang menggiurkan, tetapi ajang ini semata-mata bukanlah sarana mendulang suara saja, tetapi lebih kepada hasil yang demokratis dan bisa mengemban amanah rakyat sebaik-baiknya. (Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009, Riset Pilkada 2008 | Tag: calon legislatif, DPR-RI, DPRD Kab/KOta, DPRD Provinsi, GOlkar, Jawa Barat, PDIP, Pemilu Legislatif, PKS, PPP
Suhu politik Jawa Barat menjelang Pemilu Legislatif 2009 menghangat seiring penetapan calon legislatif oleh partai politik yang akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI, DPRD provinsi, dan kursi DPRD kabupaten/kota. Meski daftar caleg itu rencananya baru akan disahkan KPU 9 September 2009, namun banyak kalangan yang mulai menakar peta kekuatan parpol berdasarkan calon legislatif yang diajukan parpolnya.
Cara menganalisis dan menakar peta kekuatan caleg dalam Pileg 2009 yang paling mudah adalah menggunakan perolehan suara Pileg 2004. Maksudnya, bila pemilih Jabar konsisten memilih caleg dari parpol yang sama antara Pileg 2004 dan 2009, tentunya hasil yang akan didapat tidak akan berbeda jauh.
Menilik hasil pileg DPRD Provinsi Jabar 2004, berdasarkan data KPU, kursi terbanyak diraih Partai Golkar dengan 5.777.935 suara (28 kursi). Diikuti PDIP dengan 3.640.703 suara (19 kursi).
Bila pemilih konsisten terhadap parpol, akan didapat kursi untuk Pileg 2009 seperti disajikan dalam tabel. Sehingga, daftar caleg DPRD Jabar dengan nomor urut 10 besar dari partai Golkar, PDIP, PKS, dan PPP bisa bernapas lega. Sementara daftar caleg 10 besar dari partai dengan perolehan kursi di bawah 10 mungkin agak waswas. Apalagi caleg yang berasal dari parpol yang tak memperoleh kursi sama sekali dalam Pileg 2004.
Namun, yang harus diingat adalah kenyataan bahwa pemilih belum tentu setia dengan pilihannya seperti tahun 2004. Mungkin mereka ingin memilih parpol baru. Bisa saja pemilih Jabar jenuh dengan berbagai pesta pemilihan yang mereka ikuti.
Hal ini bisa dimengerti karena setelah Pileg 2004 itu, pemilih dihadapkan lagi dengan pilbup atau pilwalkot. Dilanjutkan dengan Pilgub Jabar yang dilaksanakan belum lama ini. Tak sedikit warga Jabar yang mengaku jenuh.
Ditambah dengan munculnya partai baru yang menjajakan visi dan misi yang menjanjikan, serta menawarkan wajah baru dan perubahan ke arah yang lebih baik. Hal itu semakin memberi keleluasaan kepada pemilih untuk menentukan partai yang dirasa sejalan dengan mereka. Bisa jadi kehadiran parpol baru ini menggembosi perolehan suara yang sebelumnya diraih parpol lama.
Malah, bukan mustahil pula bila pemilih beralih untuk golput lantaran catatan korupsi para anggota dewan legislatif yang notabene adalah orang yang mereka pilih pada pemilu legislatif tahun 2004. Sehingga, beberapa kemungkinan itu menyebabkan perubahan perolehan suara.
**
Bila Anda terbiasa pergi ke kantor menggunakan mobil sedan, suatu hari menggunakan motor, tentu hal itu akan mengundang pertanyaan. Bila Anda terbiasa pergi ke kantor menggunakan mobil sedan, suatu hari Anda masih menggunakan sedan tetapi tujuannya bukan ke kantor melainkan ke sekolah, itu pun mengundang pertanyaan.
Hal ini senada dengan fenomena yang terjadi belakangan. Bila Anda diibaratkan caleg, mobil sedan adalah parpol “A” dan motor adalah parpol “B”, kantor adalah pileg DPRD Kota “A”, sementara sekolah adalah pileg DPRD kota “B”.
Muncul dua fenomena yang menarik untuk ditelisik. Fenomena pertama adalah caleg yang bergelut di Pileg DPRD Kabupaten/Kota 2004, kembali mengikuti Pileg DPRD Kabupaten/Kota 2009 dengan daerah pemilihan yang sama tetapi dengan parpol pengusung yang berbeda. Jika diibaratkan, caleg yang seperti ini ibarat caleg ”kutu loncat”.
Fenomena lainnya adalah caleg yang mengikuti Pileg 2004, kembali tercatat dalam Pileg 2009 dengan parpol yang sama namun daerah pemilihan yang berbeda. Nah, fenomena caleg yang seperti ini bisa diibaratkan sebagai caleg yang ”diloncatkan” parpolnya.
Hal ini penting, mengingat dua fenomena itu menyebabkan peta kekuatan yang didapat caleg berbeda. Bisa menguntungkan atau malah merugikan caleg yang bersangkutan. Alasannya, salah satu penentu kekuatan caleg terletak pada kinerja mesin politik pengusungnya.
Dimulai dengan fenomena pertama. Misalkan seorang wakil rakyat di DPRD Kota Bandung yang diusung Partai Golkar dari Pemilu 2004, dalam Pemilu 2009 ia menjadi caleg dari PKS. Bagaimana menakar kekuatannya?
Menilik perolehan kursi DPRD Kota Bandung 2004, Partai Golkar mendapat enam kursi. Sehingga, bila sang caleg tadi berada pada urutan ke-10, dia tidak lolos menjadi anggota DPRD Kota Bandung.
Sementara, bila perolehan kursi antara Pileg 2009 sama dengan 2004, maka partai Golkar memperoleh 6 kursi dan PKS 11 kursi. Alhasil, caleg yang berpindah parpol menjadi PKS dan menjadi urutan ke-10 bisa menduduki kursi DPRD Kota Bandung.
Dengan demikian, caleg yang kembali mengikuti Pileg 2009 bisa diuntungkan dengan memilih parpol yang diprediksi akan mendapat jatah kursi lebih banyak dibandingkan dengan parpol pengusung sebelumnya dalam Pileg 2004. Begitu pula sebaliknya, caleg yang memilih parpol baru dengan perolehan kursi yang lebih sedikit dibandingkan dengan parpol sebelumnya tentu merugikan caleg yang bersangkutan.
Fenomena kedua, misalkan seseorang menjadi caleg DPRD Kota Bandung 2004, dia diusung Partai Golkar. Kemudian, pada Pileg 2009 dia kembali diusung Partai Golkar tetapi menjadi caleg DPRD Kota Bogor 2009. Bagaimana pula menakar kekuatannya?
Senada dengan analisis sebelumnya, bila si caleg itu berada pada urutan ke-10, maka dia tidak akan lolos menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Menilik perolehan kursi Partai Golkar di Kota Bogor yang mendapat jatah 11 kursi pada Pileg 2004, bila perolehan kursi antara Pileg 2009 sama dengan 2004, maka si caleg yang berpindah daerah itu dan berada di urutan ke-10 bisa menduduki kursi DPRD Kota Bogor.
Dalam kondisi ini pun, caleg yang ikut dalam Pileg 2009 bisa diuntungkan dengan memilih parpol yang sama namun dengan daerah pemilihan yang diprediksi akan mendapat jatah kursi lebih banyak dibandingkan dengan daerah sebelumnya pada Pileg 2004. Begitu pula sebaliknya, caleg yang memilih daerah pemilihan baru dengan perolehan kursi yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah pemilihan sebelumnya tentu merugikan caleg yang bersangkutan.(Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
dimuat di HU Pikiran Rakyat
Filed under: Uncategorized
The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.
Here’s an excerpt:
600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 6.900 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 12 years to get that many views.
Click here to see the complete report.
Filed under: Otomotif | Tag: Suzuki, Suzuki Satria F 150, spare part, pelat kopling, kampas rem depan, kampas rem belakang, seal, karburator, vakum, smash, shogun, thunder
Memiliki tunggangan roda dua yang keren memang idaman setiap orang. Salah satu motor yang kini tengah digandrungi di Indonesia adalah Suzuki Satria F 150. Entah dari sisi style, komunitas, kapasitas mesin, atau sudut pandang lain, motor ini memang menjadi idaman kebanyakan anak muda.
Sebuah majalah otomotif terkemuka di Indonesia mencatat, Suzuki Satria FU 150 masih jadi bebek paling laris Suzuki di 2012. Sejak awal tahun hingga bulan Juni 2012, penjualannya tembus hingga 118.576 unit.
Bagi Anda yang memiliki motor jenis ini, perawatan adalah harga yang tak bisa ditawar. Maklum, barang yang diam saja rentan rusak apalagi kendaraan yang bergerak kesana kemari. Kondisi ini diperparah dengan pola berkendara yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dampaknya, motor kesayangan Anda harus diperbaiki di bengkel dan bisa jadi ada beberapa spare part yang mesti diganti karena aus atau rusak. Salah satu kendala pemilik motor ini adalah harga spare part yang harganya di atas spare part motor Suzuki jenis lain. Kendala lain, beberapa toko onderdil tidak menyediakan spare part satria F 150 dengan alasan harga atau langka. Padahal spare part yang dicari bisa jadi sama dengan spare part Suzuki yang banyak di pasaran seperti smash dan shogun.
Alternatifnya, kita bisa menggunakan spare part motor lain untuk digunakan pada Suzuki Satria F 150. Berdasarkan penelusuran di dunia maya, diskusi dengan mekanik, dan pengalaman memperbaiki motor jenis ini di bengkel milik sendiri, ada beberapa spare part Satria F 150 yang bisa disubstitusi dengan spare part motor jenis lain.
Spare part yang bisa disubstitusi itu diantaranya per kopling, pelat kopling, Tensioner, Handle rem dan kopling, kampas rem depan, kampas rem belakang, jarum pelampung, karet boot kaliper, coil ignition, regulator, Gear Set, Filter Oli, Seal Shockbraker depan, seal tutup shockbraker depan, seal selahan, Seal As gir depan, seal versneling, Seal Roda Belakang, As Roda depan, karet vakum karburator, Aki, dan busi.
Mungkin masih banyak spare part lain yang bisa di substitusi. Namun Spare part yang saya utarakan disini sudah di uji coba di bengkel saya sendiri dan hasilnya memuaskan.
Berikut tabel spare part pengganti untuk suzuki Satria F 150, semoga bermanfaat.
| Spare Part | Alternatif |
| Per Kopling | Suzuki Satria 120R |
| Pelat Kopling | Suzuki Thunder 125 |
| Tensioner | Suzuki Thunder 125 |
| Handle Rem dan Kopling | Honda Tiger |
| Kampas Rem Depan | Honda Supra |
| Kampas Rem Belakang | Honda Supra X 125. |
| Jarum Pelampung | Suzuki Smash |
| Karet Boot Kaliper | Honda Supra |
| Coil Ignition | Suzuki Shogun 110 |
| Regulator | Suzuki Shogun 110 |
| Gear Set | Honda CS1 |
| Filter Oli | Suzuki Smash |
| Seal Shockbraker depan | Suzuki Shogun 110 |
| Seal Tutup Shockbraker depan | Suzuki Shogun 110 |
| Seal Selahan | Suzuki Smash |
| Seal As Gir Depan | Suzuki Thunder 125 |
| Seal Versneling | Suzuki Raider 125 |
| Seal Roda Belakang | Suzuki Smash |
| As Roda Depan | Suzuki Shogun 125 |
| Karet Vakum Karburator | Suzuki Thunder 125 |
| Aki | Suzuki Shogun 125 |
| Busi | Honda Kharisma |
(Eric Senjaya/Pemilik bengkel Syadza Motor Purwakarta)
Facebook Nadine.. Disini
Ia dikenal masyarakat lewat ajang Putri Indonesia 2005. Saat itu Ia diutus propinsi DKI Jakarta. Bahkan, Ia berkesempatan mewakili Indonesia bertarung di Miss Universe 2006 yang berlangsung di Shrine Auditorium, Los Angeles, Amerika Serikat. Ia berhasil meraih juara kedua untuk Budaya Nasional Terbaik dan Putri Persahabatan.
Siapa lagi kalau bukan Nadine Chandrawinata. Perempuan keturunan Indonesia-Jerman ini, mengenakan gaun tradisional ala Ratu Kencono Wungu atau Tribhuwana Wijayatungga di Miss Universe itu.
Akibat keikutsertaannya dalam acara dunia itu, Bintang film REALITA, CINTA DAN ROCK’N ROLL (2006) ini didemo Mujahidah (anggota FPI) ke Polda Metro Jaya pada 19 Juli 2006. Nadine dituduh melanggar pasal 281 KUHP tentang kesusilaan dalam keikutsertaanya di ajang Miss Universe 2006.
Pemilik tinggi badan 174 cm yang juga kakak bintang sinetron kembar Marcel dan Mischa Chandrawinata ini masih tercatat sebagai mahasiswi London School.
(Eric Senjaya/Sumber:KPL)
Filed under: Lingkungan Hidup | Tag: Eric Senjaya, Lingkungan Hidup, teknologi ramah lingkungan
Oleh : Eric Senjaya (Praktisi Lingkungan Kab. Purwakarta)
Tanggal : 22 Mei 2010
“KETIKA air terakhir sudah diminum, ketika ikan terakhir sudah dimakan, ketika pohon terakhir sudah ditebang, kelak manusia akan menyadari bahwa uang bukanlah segalanya.”
Pepatah Indian kuno ini sedikitnya memberi gambaran akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kelangsungan hidup manusia. Baik sumber daya alam hayati maupun non hayati, yang bisa diperbarui atau tidak, semuanya harus dikelola dengan baik.
Masih segar dalam ingatan kita tentang Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNCCC) di Bali dua tahun silam. Salah satu catatan yang perlu digarisbawahi dari konferensi itu adalah keinginan negara-negara berkembang untuk mendapatkan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi guna mencegah pemanasan global.
Secara singkat, Teknologi Ramah Lingkungan (TRL) adalah aplikasi teknologi yang menggunakan sumber daya lingkungan yang lebih efisien. TRL menggunakan bahan baku material dan energi lebih efisien, mengeluarkan limbah lebih sedikit, serta dampak yang ditimbulkan relatif lebih kecil dari teknologi yang ada.
Kendati kini kemajuan TRL masih menjadi barang langka dan didominasi negara-negara maju, kita tak perlu khawatir. Kita bisa menerapkan TRL di rumah secara sederhana. Kita bisa memulainya dari makanan.
Usahakan mengonsumsi makanan dengan wadah yang bisa dipakai ulang. Memang, makanan kemasan terlihat praktis, tahan lama, dan tampak lebih cantik. Namun, akan lebih bijak jika sampah kemasan makanan ini dapat dikurangi. Sebagai catatan, penyumbang terbesar sampah saat ini berasal dari kemasan makanan.
Dari makanan meluas ke rumah tinggal yang ramah lingkungan (eco house). Konsep eco house dimulai dengan hal-hal sederhana semisal penghematan listrik, air, serta pembuangan limbah rumah tangga yang tidak dialirkan langsung ke got melainkan menggunakan peresapan sendiri. Demikian pula penggunaan bahan yang bisa digunakan kembali seperti mengganti tissue dengan kain lap atau sapu tangan.
Selain itu, hindari penggunaan barang yang mengandung CFC. Sebab, penggunaan CFC bisa merusak lapisan ozon di atmosfer. Biasanya CFC digunakan pada kulkas dan pewangi ruangan. Tak ketinggalan, pilah sampah di dapur sesuai jenisnya yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik dibuat kompos, sementara sampah anorganik dijual ke pengepul.
Kemudian, gunakan aspek energi yang ramah lingkungan yaitu energi matahari. Mengeringkan cucian di terik matahari lebih ramah lingkungan ketimbang menggunakan mesin pengering. Selain itu, gunakan sel surya yang mampu menghasilkan listrik dari energi matahari sehingga mengurangi penggunaan listrik dari PLN.
Tak hanya itu, desain rumah pun harus menghemat energi. Dengan sistem ventilasi dan penataan taman yang tepat mampu menghemat penggunaan listrik pada lampu dan pendingin ruangan.
Aspek yang tak kalah penting adalah transportasi. Alat transportasi paling ramah lingkungan adalah sepeda. Belakangan, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Barat tengah mengampanyekan penggunaan sepeda untuk menghemat energi. Selain sepeda yang dikayuh, sudah banyak dikembangkan sepeda yang memiliki sel surya untuk menyerap energi matahari sehingga mampu menempuh jarak ribuan kilometer.
Jelas bahwa sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk menjadikan rumah menjadi lebih ramah lingkungan. Kemajuan teknologi harus senada dengan peningkatan kesadaran pada lingkungan. Bila kita ramah terhadap lingkungan, niscaya lingkungan pun ramah kepada kita. (*)
http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/?ar_id=NzI5NA==
Filed under: Lingkungan Hidup | Tag: Eric Senjaya, Lingkungan Hidup, sumur resapan
Oleh : Eric Senjaya (Praktisi Lingkungan Kab. Purwakarta)
Tanggal : Minggu, 23 Mei 2010
MUSIM kemarau susah air, saya mengantre membeli air. Musim Hujan, kebanjiran, saya mengungsi. Kenapa terjadi seperti ini?
Ya. Kondisi seperti inilah yang kerap terjadi di Kota besar. Tak hanya di Bandung, keadaan serupa terjadi di beberapa kota besar seperti Jakarta dan kota lainnya. Salah satu penyebab, kurangnya area resapan air.
Di musim penghujan, tanah di kota yang hampir seluruhnya dilapisi semen dan aspal membuat air hujan tak bisa merembes dengan lancar ke dalam tanah. Kota tak ubahnya seperti bak penampung air raksasa. Kondisi ini diperparah dengan minimnya daerah resapan air seperti taman dan ruang terbuka hijau.
Tak selesai sampai di situ. Masalah lain muncul di musim kemarau. Penyerapan air yang kurang maksimal di musim hujan tadi membuat cadangan air tanah pun menjadi sedikit. Alhasil, warga sukar memperoleh air tanah di musim kemarau. Dalam kondisi ekstrem, terkadang di musim hujan pun masih sulit mendapat air bersih. Bila ini dibiarkan, tentu kita mengalami krisis air bersih yang tanda-tandanya belakangan sudah terasa.
Sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI mendengungkan Gerakan Sumur Resapan. Gerakan yang terdiri dari membuat parit resapan, area resapan, dan sumur resapan ini cukup mudah diterapkan di perumahan warga kota.
Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang bisa menampung air hujan baik berupa sumur, parit maupun taman resapan. Cara membuatnya dibedakan menurut kondisi rumah dan lingkungannya. Yaitu sumur resapan untuk rumah bertalang air, rumah tak bertalang air, dan sumur resapan untuk area terbuka atau taman.
Untuk rumah bertalang air, pembuatan sumur resapan bisa dilakukan di lokasi yang berjarak satu meter atau lebih dari pondasi rumah dan dekat dengan lokasi talang pembuangan air hujan. Setelah ditentukan lokasi yang tepat, buat sumur dengan diameter 80 hingga 100 cm sedalam 1,5 meter tetapi jangan melebihi muka air tanah.
Untuk memperkuat dinding tanah, masukkan besi beton tiga buah dengan panjang masing-masing 50 cm. Jika tidak ada besi beton, dapat digunakan batu bata.
Air hujan yang keluar dari talang air dimasukkan ke dalam sumur resapan melalui pipa pemasukan. Tak ketinggalan, pada sumur resapan diberi pipa pembuangan ke selokan atau drainase jalan agar air tidak meluap. Ketinggian pipa pembuangan harus lebih tinggi dari drainase jalan itu.
Kemudian, lubang sumur resapan diisi batu koral setebal 15 cm dan bagian atas sumur resapan ditutup dengan plat beton. Di atas plat beton penutup ini dapat dimodifikasi menjadi taman atau dipasang pot-pot tanaman agar tampak cantik.
Sementara itu, bila rumah anda tak bertalang air, tak perlu khawatir. Bisa digunakan tambahan parit dengan lubang biopori dan bak kontrol sebelum air masuk ke sumur resapan.
Caranya, Anda bisa membuat parit sepanjang curahan air hujan dari atap dengan lebar 20 hingga 30 cm dengan kedalaman 10 hingga 15 cm. Di dalam parit, buat sepuluh lubang resapan biopori dengan jarak merata sepanjang parit. Lubang resapan biopori dibuat menggunakan bor biopori sedalam kurang lebih 1,5 meter.
Apabila jarak parit pendek sehingga jumlah lubang resapan biopori tidak terpenuhi, maka curahan air hujan dari atap dapat dihubungkan dengan sumur resapan yang mempunyai bak kontrol sebagai penyaring endapan. Lubang resapan berpori tersebut ditutup dengan saringan sebelum ditimbun batu koral.
Terakhir, bila dirumah anda memiliki areal terbuka atau taman, pembuatan area resapan pun bisa dilakukan. Caranya, di halaman atau taman rumah dibuatkan pembatas tembok yang tingginya 5 hingga 10 cm sehingga air hujan akan terkumpul.
Buatkan pula lubang-lubang resapan dengan kedalaman sekira 30 cm yang tersebar di taman, sebaiknya dibuat dekat tanaman sehingga tanaman tidak perlu disiram dan tidak kelebihan air pada musim hujan
Tertarik? Segera tangkap air hujan di sekitar rumah anda agar krisis air bersih dan banjir tak menjadi langganan. Lakukan segera agar dimusim kemarau tak kekurangan air, di musim hujan tak kelebihan air (banjir).(*)
Filed under: Lingkungan Hidup | Tag: Eric Senjaya, Lingkungan Hidup, media indonesia
Oleh : Eric Senjaya (Praktisi Lingkungan Kab. Purwakarta)
Tanggal : Minggu, 23 Mei 2010
TAHUKAH Anda Satwa dan Fauna khas dari Jawa Barat? Untuk menjawabnya, biasanya kita mencari di buku, mendatangi dinas/instansi terkait, atau internet. Sepertinya banyak orang lebih memilih internet ketimbang buku karena relatif lebih cepat dan mudah dalam pencarian data. Kini, kita bisa memanfaatkan internet untuk mencari atau memperkaya data keanekaragaman hayati. Portal ini dikenal sebagai balai kliring.
Balai kliring lahir bukan tanpa sebab. Portal ini diharapkan bisa membuat keanekaragaman hayati menjadi perhatian pemerintah, penegak hukum, pengusaha, dan masyarakat. Pasalnya, keanekaragaman hayati kini tengah di ujung tanduk.
Ancaman datang silih berganti, mulai dari pertumbuhan penduduk yang menaikkan konsumsi sumber daya alam hayati maupun non hayati, pengabaian spesies dan ekosistem, kebijakan yang buruk, efek dari sistem perdagangan global, ketidakseimbangan distribusi sumber daya, dan kegagalan memberi nilai terhadap keanekaragaman hayati.
Selain itu, balai kliring sangat diperlukan karena informasi keanekaragaman hayati belum lengkap, akurat, up to date, dan tak ada standarisasi informasi keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa data dan informasi keanekaragaman hayati tersebar di berbagai pihak, akibatnya pengguna sulit untuk memperolehnya bahkan tidak mengetahui dimana data dan informasi tersebut berada.
Dengan adanya balai kliring, kita bisa menggali data dan informasi keanekaragaman hayati, seperti kebijakan internasional (Konvensi Keanekaragaman Hayati), kebijakan nasional (peraturan perundangan, Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, status keanekaragaman hayati Indonesia (hutan, pesisir laut, pertanian, dan kawasan konservasi), database sumber daya genetik, serta flora dan fauna identitas provinsi dan kabupaten/kota.
Target yang ingin dicapai dari balai kliring ini diantaranya melakukan pemantauan implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati 2003-2020, terselenggaranya pertukaran informasi tentang konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan diantara pemangku kepentingan, tersedianya informasi tentang konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan didiseminasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.
Tak hanya itu, balai kliring pun sebagai implementasi PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota, sub sub bidang keanekaragaman hayati nomor 6 : Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati, menyajikan informasi tentang profil keanekaragaman hayati (Prov. Jawa Barat dan Prov. DIY), mengidentifikasi sumber daya genetik tanaman obat, holtikultur dan tanaman hutan, dan menyusun status keanekaragaman hayati Indonesia (laporan nasional implementasi konvensi keanekaragaman hayati).
Belakangan gema balai kliring tak hanya ada di pemerintah pusat. Pemprov Jabar melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (BPLHD Jabar) pun tak ingin ketinggalan dengan membuat portal balai kliring di website mereka.
Siapa saja yang terlibat dalam mengelola balai kliring? Tentu saja semua pemangku kepentingan seperti masyarakat adat, pelaku bisnis (industri farmasi), akademisi dan peneliti, LSM dan pemerintah. Sehingga, dengan adanya balai kliring ini bisa memfasilitasi peningkatan kualitas informasi dan teknologi dan bekerja sama antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan upaya konservasi.(*)
http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/?ar_id=NzI5Ng==
Kenapa sebagian orang mengisi Ramadhan dengan petasan? Bagi sebagian orang Ramadhan kurang lengkap rasanya tanpa kehadiran benda yang satu ini. Sambil ngabuburit, setelah berbuka puasa tatkala orang lain tengah salat tarawih atau tadarus, hingga waktu sahur pun masih terdengar bunyi ”binatang” yang satu ini. Puncaknya, malam menjelang idul fitri ketika orang lain bertakbir. Jalan-jalan dan trotor dibanjiri bekas petasan.
Saya menggoreskan coretan ini pukul 11 malam. Rasa mengantuk yang semakin tinggi lenyap begitu saja gara-gara suara petasan bersahut-sahutan serasa meledak di kepala, akhirnya saya melampiaskannya di tulisan ini.
Memang, bukan hal baru menyoal petasan. Di beberapa edisi Pikiran Rakyat tengah memberitakan “miniatur bom” ini. Baik korban akibat ledakannya, maupun razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penjualnya. Sebenarnya, masalahnya hanya satu, ada pembelinya!
Padahal, Allah berfirman dalam Al Qur’an tentang keutamaan puasa dan pahalanya. Puasa bisa mengapus dosa seperti dalam dalam surat Al Azhab ayat 35,
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”
Tak hanya itu, Orang yang berpuasa senantiasa terhindar dari perbuatan maksiat yang dijelaskan dalam Surat Albaqarah ayat 183,
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
Jelas bahwa Allah memerintahkan umatnya berpuasa selain karena keutamaan dan pahalanya, yang utama adalah menempa umatnya mampu menahan diri. Menahan diri dari lapar, haus, dan syahwat selama berpuasa seperti dijelaskan surat Al Baqarah ayat 187,
”Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”
Memang, membakar petasan tak tercantum dengan tegas, namun secara eksplisit sejatinya kita mampu menerjemahkan bahwa membakar petasan adalah salah satu cermin ketidakmampuan menahan diri. Kita tak mampu menahan diri untuk memboroskan uang untuk dibelikan petasan. Kita tak kuasa menahan diri untuk tak mengganggu orang lain beribadah atau beristirahat setetlah seharian berpuasa.
Rupanya, penjual petasan kini menjamur dimana-mana, sehingga mudah didapat. Malah, ketika penulis berjalan-jalan di sebuah departemen store terkemuka, ada petasan dijajakan disana. Biasanya, petasan dijumpai di pinggiran jalan atau pasar. Kini, distribusi petasan sudah merambah pertokoan elite. Mantap!
Lalu, bagaimana solusinya? Mudah. Jangan membeli! Seandainya kita tak membelinya, tentu para penjual takkan menjajakannya bukan? Bila kita tak membelinya, tentu orang lain bisa dengan khusyuk menjalani salat tarawih, tadarus, salat tahajud, beristirahat, serta menyantap sahur. Bagaimana bila diberi oleh teman? Ya… jangan dibakar!
Mari kita mulai dari Ramadhan kali ini untuk menghentikan budaya petasan ini, mulai dari diri sendiri untuk mencegah keluarga kita membelinya. Alangkah indah bila kita mengisi Ramadhan ini dengan mempelajari Al Quran dan Hadist untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Mengisi bulan diturunkannya Al Quran dan bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar ini dengan hal yang lebih bermanfaat. Semoga Allah memberkati kita untuk senantiasa berada di jalanNya. Amin. (Eric Senjaya)
