www.eric-senjaya.co.nr

“Tak ada asap bila tak ada api.” Ungkapan ini senada dengan kondisi yang kini dialami KPU. Pasalnya, setelah rencana pengadaan tujuh unit mobil dinas dengan anggaran Rp300 juta per unit untuk Oktober 2008 menuai protes dari berbagai pihak, kini KPU kembali membuat agenda yang juga berpotensi menuai banyak kritikan.

Yakni, dalam rangka menyiapkan tahapan Pemilu 2009, para komisioner KPU bakal bergiliran pergi ke luar negeri. Informasi itu termaktub di Surat Tugas KPU Nomor 412/15/ST/VIII/ 2008. Kunjungan dalam jangka waktu September sampai November 2008 itu akan singgah di 14 kota yang tersebar di semua benua.

Kota-kota itu adalah Kuala Lumpur (Malaysia), Beijing (China), Manila (Philipina), New Delhi (India), Sydney (Australia), Cape Town (Afrika Selatan), Kairo (Mesir), Jeddah (Arab), Moskow (Rusia), Den Haag (Belanda), PAris (Perancis), Madrid (Spanyol), New York (Amerika Serikat), dan Havana (Kuba). Tiap kota rencananya akan dikunjungi selama empat hari oleh dua anggota komisi.

Menanggapi hal itu, anggota KPU, Syamsulbahri, menjelaskan bahwa maksud dari kunjungan itu untuk supervisi dan sosialisasi pemilu terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri. Menurut dia, anggaran kunjungan ke 14 negara tersebut diambil dari anggaran KPU.

Syamsulbahri menambahkan, kunjungan untuk sosialisasi Pemilu dan persiapan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) ini sangat mendesak. Pasalnya, proses sosialisasi dan persiapan tidak mungkin dilimpahkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di masing-masing negara karena mekanisme administrasi dan dana akan semakin rumit.

Kendati begitu, tak pelak rencana KPU itu langsung menuai kritikan. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jeirry Sumampow, angkat bicara. Dia mengaku heran dengan rencana KPU yang selama ini sering mengeluh soal anggaran. Jeirry pun menyayangkan sosialisasi dilakukan di luar negeri, toh di dalam negeri saja belum maksimal.

Hal senada terlontar dari Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini. Jazuli menganggap masih banyak solusi yang lebih tepat dan efisien. Bisa bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri atau menggunakan sistem IT (semisal, video conference-red). Sebab, Pemilihan Luar Negeri (LN) hanya masuk dalam bagian satu daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang terdiri dari Jaksel, Jakpus, dan LN. KPU terkesan mengistimewakan LN yang notabene hanya masuk di satu dapil.

Meski demikian, Ketua Pansus UU Pilpres, Ferry Mursidan Baldan mengamini agenda KPU ini. Sah-sah saja, tetapi KPU terlalu dini untuk melakukan kunjungan kerja ini. Semestinya, kunjungan dilakukan setelah ada kejelasan tentang format surat suara dan cara memberi tanda pada surat suara tersebut, agar lebih efisien. Sehingga, kunjungan ini dinilai tanggung karena penyelesaian dalam negeri masih setengah jalan.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, meminta agar jumlah negara dikurangi. KPU diminta memprioritaskan kunjungan ke negara dengan jumlah warga negara banyak. Untuk pemilih atau panitia di negara yang jumlah pemilihnya sedikit, bisa dikumpulkan di satu negara.

Menilik beberapa pandangan di atas, efektifkah kunjungan KPU ke luar negeri? (Eric Senjaya/574nk admin-berbagai sumber)***