www.eric-senjaya.co.nr
Filed under: Pemilu 2009 | Tag: artai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, artai Perjuangan Indonesia Baru, caleg, Daftar Caleg Sementara, DCS, Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Pemilu 2009, Peraturan KPU no 18/2008
Yang muda yang tidak dipercaya, belum tua belum boleh bicara. Tagline (slogan) iklan rokok ini terngiang kembali menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2009.
Para calon anggota legislatif (caleg) berusia muda tentu berusaha meyakinkan masyarakat dengan “menentang” tagline ini. Kaum muda menjanjikan perubahan. Sementara, parpol yang mayoritas calegnya berusia tua, tentu berusaha mengamini tagline itu. Alasannya, yang tua lebih berpengalaman.
Sejak lama, dikotomi pemimpin tua dan pemimpin muda memang marak diperbincangkan. Bagaimana posisi caleg muda dan caleg tua dalam daftar calon sementara (DCS) 2009?
Sebelum menganalisis caleg muda dan caleg tua, perlu ditetapkan batasan usia terlebih dahulu. Penetapan rentang usia caleg itu didasarkan Peraturan KPU No. 18/2008 tentang Pedoman Pencalegan.
Pada klasifikasi biodata singkat bakal calon anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kab./kota, tercantum tiga kategori usia caleg. Kategori pertama, caleg yang berusia 21 -30 tahun, kemudian 31 -50 tahun. Terakhir, caleg yang berusia 51 tahun ke atas.
Dari tiga kategori itu, bisa dikatakan, caleg muda adalah caleg yang berusia 21-30 tahun dan caleg tua adalah caleg yang berumur di atas 51 tahun. Setelah ditetapkan batasan usia antara caleg tua dan caleg muda, barulah bisa diamati persentase keduanya dalam pertarungan caleg Jabar.
Menilik data Klarifikasi Biodata Singkat Bakal Calon Anggota DPRD Jabar dari KPU Jabar, dari 38 partai peserta Pemilu 2009, hanya 32 partai yang memasukkan caleg muda. Parpol yang tidak mengajukan caleg muda adalah Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Pemuda Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Merdeka, dan Partai Buruh
Dari 32 parpol itu, jumlah seluruh caleg muda berdasarkan DCS adalah 174 orang. PKB dan PDIP adalah dua partai yang terbanyak memasukkan caleg muda, masing-masing menyumbang 17 orang (9,77%).
Disusul Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), masing-masing menyumbang 10 orang (5,75%). Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia menyumbang 9 orang (5,17%).
Sementara itu, caleg yang berusia 51 tahun ke atas atau caleg tua, dari 38 parpol hanya 36 parpol yang mengajukan caleg tua. Dua parpol yang tak mengajukan caleg tua adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta Partai Perjuangan Indonesia Baru.
Dari 36 parpol, jumlah total caleg tua yang ada di DCS adalah 413 orang. Mayoritas caleg tua berasal dari Partai Golkar. PG memiliki 65 orang caleg berusia tua (15,7%), diikuti oleh PPP dengan jumlah 35 orang (8,5%).
Caleg berusia tua terbanyak setelah PG dan PPP adalah caleg dari Partai Demokrat (PD) sebanyak 26 orang (6,3%), PDIP 24 orang (5,8%) dan Hanura 23 orang (5,6%).
Berdasarkan jumlah caleg muda dan caleg tua itu, PKB menyandang gelar penyumbang caleg muda terbanyak, sementara Partai Golkar sebagai penyumbang caleg tua terbanyak.
Menilik data klasifikasi caleg berdasarkan usia ini, ada satu hal yang harus dipegang oleh parpol, yakni penetapan caleg muda atau tua jangan diinterpretasikan sebatas penarik suara.
Pada posisi tersebut, para caleg tidak hanya bertarung dengan caleg tua atau caleg muda. Akan tetapi, bertarung dengan keinginan pribadi untuk menjaga amanah rakyat yang dipercayakan padanya. (Eric Senjaya/Gandara Panji Nugraha/Pusat Data Redaksi)***
Belakangan media diramaikan oleh angka 40% untuk golput pada Pemilu Legislatif 2009. Hal ini terlontar bukan tanpa alasan, angka golput pada pilkada yang terjadi belakangan rata-rata berada di kisaran itu.
Namun, golput tidak dapat diprediksi naik atau turun. Pasalnya, menurut Heri Suherman, Kabag Hukum dan Humas KPU Provinsi Jawa Barat, tidak berpartisipasi bukan berarti golput. Bisa saja karena alasan teknis.
Heri menambahkan bahwa angka golput untuk Pileg 2009 tak bisa ditakar. Yang bisa, berapa angka yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi? Apakah naik atau turun dari angka Pileg 2004?
Untuk menakar besar angka partisipasi Pileg 2009, bisa digunakan jumlah partisipan Pemilu 1971 hingga 2004. Alasannya, ada kecenderungan yang menarik dari perjalanan tingkat partisipasi pemilu di tanah air. (lihat grafik 1).
Menilik grafik 1, jumlah partisipan terbesar selama pemilu di Indonesia terjadi pada pemilu pertama, 1971. Tercatat tingkat partisipasi masyarakat sebesar 94% dari total pemilih. Artinya, mereka yang tidak berpartisipasi hanya sebesar 6%.
Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 1971 karena merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. Pemilu 1971 merupakan pengalaman pertama rakyat Indonesia melakukan pemilu karena pada era Orde Lama belum pernah dilangsungkan pemilu. Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias menyambut pemilu pertama ini. Mereka berharap ada perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.
Namun, dalam pemilu berikutnya tahun 1977, tingkat partisipasi menurun menjadi 90,6%. Artinya, yang tidak berpartisipasi meningkat 3,4% menjadi 9,4%. Berarti, ada kekecewaan dari masyarakat yang tengah berpartisipasi pada Pemilu 1971. Sebagian tak merasakan perubahan yang berarti sehingga memutuskan untuk tidak berpartisipasi.
Hal ini senada dengan pemilu berikutnya 1982, 1987, 1992, dan 1997. Angka partisipasi semakin menurun, sedangkan angka golput makin tinggi.
Akan tetapi, pada pemilu berikutnya tahun 1999, tingkat partisipasi masyarakat kembali menanjak menjadi 93,3%. Hanya 6,7% yang tidak berpartisipasi. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di era reformasi, dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden. Masyarakat begitu antusias dalam pemilu ini karena berharap terjadinya perubahan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat dalam era reformasi.
Lagi-lagi Pemilu 2004 mengalami kemunduran dalam hal partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi masyarakat menurun tinggal 84,4% atau mengalami persentasi penurunan sebanyak 4,9% dari total pemilih. Angka pemilih yang tidak berpartisipasi pada Pemilu 2004 merupakan yang tertinggi sepanjang perjalanan pemilu di negeri ini, mencapai 15,9%.
Masyarakat tampaknya kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya. Kekecewaan pertama terjadi pada pemilu kedua (1977) di era Orde Baru yang dirasa tak membawa perubahan. Disusul oleh pemilu kedua di Orde Reformasi (1999). Orde Reformasi yang diharapkan membawa angin segar dalam perubahan di negeri ini, ternyata tak terbukti.
Menilik perjalanan inilah, bisa diprediksi berapa angka pemilih yang partisipasi atau yang tidak berpartisipasi dalam Pileg 2009. Oleh sebab itu, untuk menakar tingkat partisipasi Pileg 2009, digunakan data partisipasi Pemilu 1971 hingga 2004. Data disajikan pada grafik 1.
Namun, angka perolehan Pemilu 1977 dan 1999 harus dinormalisasi. Maksudnya, angka Pemilu 1977 disesuaikan dengan angka Pemilu 1971 dan 1982. Sementara angka pemilu 1999 disesuaikan dengan Pemilu 1997 dan Pemilu 2004.
Pasalnya, data Pemilu 1977 dan 1997 merupakan data pencilan (outliner), yaitu data yang dianggap menyimpang dari distribusi data secara keseluruhan sehingga hasil Pemilu 1971 hingga 2004 setelah datanya dinormalisasi disajikan pada grafik 2.
Mengapa angka partisipasi 1977 dan 2004 harus dinormalisasi? Dengan menormalisasi perolehan pada dua periode pemilu itu, kita bisa mendapatkan kecenderungan (tren) dari tingkat partisipasi dan golput di Indonesia. Kecenderungan itu bisa digunakan untuk menakar angka golput Pemilu 2009.
Pada Grafik 2 ini, garis biru tipis adalah tingkat partisipasi pemilu yang dinormalisasi, sedangkan garis hitam tebal adalah kurva pendekatan. Berdasarkan kurva pendekatan, dapat dilihat prediksi tingkat partisipasi untuk Pileg 2009 diperkirakan di atas 80% dan yang tidak berpartisipasi di bawah 20%.
Meski ini sekadar hitung-hitungan biasa, angka ini senada dengan Heri yang juga menaksir angka partisipasi sebesar 80%. Heri memprediksi angka ini berdasarkan angka partisipasi Pemilu 2004 yang bertengger di angka 84,1%. Sementara penurunan dari 84,1% menjadi 80% diprediksi dari tingkat partisipasi pada pilkada dan pilgub yang mencapai 67%.
Namun, angka partisipasi 80% ini belum tentu sesuai dengan hasil rekapitulasi suara Pileg 2009. Pasalnya, angka ini didapat dengan asumsi kondisi sosial pemilih stabil dengan pemilu sebelumnya. Sementara aspek sosial pemilih selalu berfluktuasi dan tentu tak mudah diprediksi. (Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
Filed under: Pemilu 2009 | Tag: Jawa Barat, Partai Golkar, PDIP, Pemilu 2009
Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ya, dua partai besar inilah yang selalu duduk di urutan teratas pemilu di Indonesia. Sejak pemilu Orde Baru hingga reformasi, kinerja kedua mesin politik ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Tak pelak, gerak-gerik mereka di Pemilu 2009 mengundang banyak analisis politik.
Memang, sebagian warga Jabar kerap menaksir hasil pemilu berdasarkan perolehan suara kedua parpol ini. Konon, bila Golkar menang, berarti PNS akan sejahtera. Sementara PDIP yang menang, berarti wong cilik yang menjadi prioritas.
Sejak lama, dominasi dua mesin politik itu di Jawa Barat tampak kontras. Ini bisa dilihat dari banyaknya daerah basis massa dari masing-masing parpol. Suatu daerah biasanya identik dengan parpol tertentu. Semisal Kabupaten Purwakarta identik sebagai basis massa Golkar, sementara Kabupaten Subang identik dengan PDIP.
Menilik catatan KPU, pada Pemilu 1999, PDIP menguasai 32,6 persen dari lebih dari 23 juta suara sah yang masuk di Jabar. Perolehan suara terbesar PDIP berasal dari Kabupaten Subang 43,7 persen, sementara terkecil dari Kabupaten Garut 17,9 persen. Bisa dikatakan bahwa Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut adalah dua dari semua basis massa PDIP di Jabar.
Lain halnya dengan Golkar. Di Pemilu 1999, partai berlambang pohon beringin ini hanya mengantungi 23,4 persen suara. Penyumbang suara terbanyak berasal dari Kabupaten Purwakarta 39,0 persen dan terkecil dari Kabupaten Cirebon 12,6 persen.
Menariknya, belakangan hampir semua daerah basis massa ini mulai berubah haluan. Kabupaten/kota yang sebelumnya identik dengan parpol tertentu mulai mengubah pilihannya.
Anomali ini bisa dilihat dengan membandingkan hasil Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Sebagian besar pemilih tidak mencoblos parpol yang sama. Bisa dari basis massa Golkar yang beralih menjadi PDIP, atau sebaliknya.
Oleh karena itu, perolehan suara PDIP di Pemilu 2004 menurun tajam dibandingkan dengan Pemilu 1999. Malah, penurunan suara PDIP itu terjadi di semua kabupaten/kota se-Jabar.
Pasalnya, banyak basis massa PDIP berubah menjadi Golkar. Ini terjadi di Kabupaten Bandung, Ciamis, Indramayu, Karawang, dan Kabupaten Subang, serta Kota Cirebon. Malah, di Kota Sukabumi, Depok, Bekasi, dan Kota Tasikmalaya, PDIP tak masuk urutan tiga teratas.
Alhasil, banyak suara PDIP yang diserap Golkar. Tak pelak, di Pemilu 2004 Golkar berhasil menggondol 17,67 persen suara, diikuti PDIP 11,09 persen.
Selain saling menggembosi suara antara Golkar dan PDIP itu, perolehan suara mereka pun semakin berkurang dengan kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kondisi ini dibuktikan dengan eksistensi PKS yang duduk di tiga teratas di beberapa daerah yang semula adalah basis massa Golkar dan PDIP. Sebut saja Kota Bandung, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Kuningan.
Untungnya, Golkar dan PDIP masih memiliki basis massa militan. Golkar memiliki basis massa militan di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, PDIP memiliki basis massa di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.
Selain itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki basis massa di Kota Tasikmalaya. Diikuti PKS yang memiliki basis massa di Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Bekasi.
Dengan demikian, berdasarkan basis massa itu, setidaknya gambaran awal peta politik Jabar bisa didapat. Dengan catatan bahwa Pemilu 2009 akan senada dengan Pemilu 2004 dan Pemilu 1999 dari segi basis massa pemilih.
Peta politik 2009
Kini, masyarakat Jabar akan dihadapkan pada Pemilu 2009. Tak hanya PDIP, Golkar, dan PKS saja yang akan bertarung. Tercatat 38 parpol yang akan bergelut.
Malah ada yang pecahan dari parpol besar. Seperti Hanura dan Gerindra yang berasal dari Golkar. Kemudian Partai Demokrasi Pembaruan dari PDIP. Yang berasal dari gabungan Golkar dan PDIP pun ada, yakni Partai Karya Perjuangan.
Tentu dengan pecahan parpol ini sedikitnya bisa memengaruhi perolehan suara parpol induknya yang semula. Meski menurut beberapa pakar politik perolehan suara parpol baru ini takkan melebihi angka 2,5 persen, namun bisa jadi menggembosi perolehan parpol asalnya.
Dengan demikian, tentu bagi parpol lama yang masih memiliki basis massa yang militan seperti Golkar dan PDIP, perlu diperluas jangkauan parpolnya agar bisa meraup suara di basis massa lawan politik.
Salah satu jalan, bisa melalui koalisi. Bila Golkar dan PDIP berkoalisi di Pemilu 2009, ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, semakin jelas ideologi PDIP dan Golkar sebagai duet partai nasionalis. Kemudian, duet PDIP-Golkar juga akan melahirkan pemerintah yang kuat.
Presiden dari kedua partai itu tak akan mudah diintervensi DPR. Pasalnya, di Pemilu 2004 saja, kedua partai itu mendulang 237 kursi legislatif. Dengan adanya duet Golkar-PDIP tentu bisa mendapatkan suara mayoritas di DPR.
Tak hanya itu, mereka pun bisa memperkecil jumlah partai melalui peningkatan electoral threshold (suara minimal yang mesti diperoleh sebuah partai dalam pemilu agar partai itu bisa ikut pemilu berikutnya) agar pemilu berikutnya tak diikuti terlalu banyak parpol.
Sementara, beberapa pakar politik berasumsi bila kedua partai itu bersatu, mereka bisa mendulang 60 persen suara. Meski itu adalah perolehan yang menggiurkan, tetapi ajang ini semata-mata bukanlah sarana mendulang suara saja, tetapi lebih kepada hasil yang demokratis dan bisa mengemban amanah rakyat sebaik-baiknya. (Eric Senjaya/Pusat Data Redaksi)***
Manajemen Gedung Kesenian (GK) Rumentang Siang mengancam akan membubarkan diri. Hal itu disebabkan sejak tahun 2006, mereka tidak lagi mendapatkan kucuran dana operasional dari Pemprov Jabar. Sedangkan kucuran dana dari Pemkot Bandung terhenti sejak tahun 2007. Jika sampai akhir tahun 2008 kondisi ini tak berubah, manajemen GK Rumentang Siang akan membubarkan diri.
“Betapa berat kami harus bekerja tanpa dana operasional yang memadai, baik untuk gaji, perbaikan sarana dan prasarana, serta untuk menjalankan program kesenian yang telah kami rancang selama ini. Bubar adalah satu-satunya solusi yang terbaik bagi kami,” ujar Wakil Ketua GK Rumentang Siang, Tjetje Raska Mohamad, kepada “PR” di Jln. Baranang Siang No. 1 Bandung, Kamis (9/10).
Menurut Tjetje, dengan tidak adanya kucuran dana tersebut, beberapa pertunjukan sandiwara Sunda yang biasa disubsidi oleh GK Rumentang Siang otomatis terhenti. Demikian juga dengan pertunjukan wayang golek, yang satu sampai dua kali diadakan oleh GK Rumentang Siang, juga terhenti. Selain itu, tak ada lagi pembacaan puisi yang digelar oleh para penyair yang pada dasarnya tidak punya uang untuk menyewa gedung pertunjukan. Pertunjukan teater pun boleh dibilang langka.
Merunut pada sejarah berdirinya GK Rumentang Siang, Tjetje mengatakan bahwa berdirinya GK Rumentang Siang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jabar No. 13/A.1/2/SK/Kesra/75 yang pada saat itu dijabat oleh Solihin G.P. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa Penanggung Jawab Badan Pengelola GK Rumentang Siang adalah Gubernur Jawa Barat dan Wakil Ketua dijabat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung. Selain itu, pada butir lainnya disebutkan pula bahwa biaya bagi penyelenggaraan GK Rumentang Siang didapat dari subsidi Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Tingkat II Kotamadya Bandung, dan usaha yang sah.
“Berdasar SK tersebut kami menerima kucuran dana dari Pemda Jabar dari tahun 1975-2003. Pada tahun 2003, ada perubahan kepemimpinan di GK Rumentang Siang dengan SK baru dari Gubernur Nuriana, yang tidak lagi mencantumkan soal subsidi karena dialihkan penerimaannya lewat Disbudpar Jabar. Kami terakhir kali menerima dana dari Disbudpar Jabar pada tahun 2006, sedangkan dari Pemkot Bandung sampai tahun 2007. Setelah itu, tidak lagi mendapatkan kucuran dana. Konon kabarnya hal itu terjadi karena berbenturan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang tidak kami pahami,” kata Tjetje.
Selain menerbitkan SK Gubernur Jabar tentang Pembentukan Badan Pengelola Gedung Kesenian Rumentang Siang, pada tahun 1975 Gubernur Jabar menerbitkan pula SK tentang Penetapan Pelaksana Harian Pengelola Gedung Kesenian Rumentang Siang. SK No. 14 yang menetapkan Endang Rusma sebagai pejabat sementara manajer dan Wahyu Wibisana, R.A. Affandi, Drs. Nana Durmana, dan Suyatna Anirun sebagai penasihat ahli.
Pada tahun 2003 terbit SK Gubernur Jabar tentang pengangkatan Badan Pengelola Rumentang Siang. SK yang ditandatangani R. Nuriana ini memutuskan pemberhentian badan pengelola, penasihat ahli, dan pelaksana harian seperti yang disahkan pada SK nomor 13 dan 14. Sebagai penggantinya, diangkatlah Pemprov Jabar, Disbudpar Jabar, dan PD Jasa dan Kepariwisataan, sebagai manajer, dan Tjetje Raksa Muhamad sebagai wakilnya. Kepengurusan tersebut sudah berakhir pada 10 April 2007. Namun, hingga kini belum ada keputusan apa pun dari Pemda Tingkat I Jabar c.q. lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur yang baru itu.
Tjetje menambahkan, tidak adanya kucuran dana dari Pemprov Jabar langsung ke GK Rumentang Siang disebabkan adanya perbedaan SK 643.2 dengan SK 13 dan 14 pada segi pengelola, penanggung jawab, dan anggaran. Pada SK 643.2, Pemkot Bandung tidak menjadi pengelola. Sebab, menilik Perda Nomor 4 Tahun 1999, Gedung Kesenian Rumentang Siang merupakan Aset PD Jasa dan Kepariwisataan yang pengelolaannya ditangani oleh badan pengelola di bawah Disbudpar Jabar. Selain itu, tak adanya penanggung jawab di SK 643.2 ini membuat GK Rumentang Siang tidak menentu nasibnya.
Duduk bersama
Ketua DPRD Jabar, H.A.M. Ruslan mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan kalau manajemen GK Rumentang Siang harus bubar. “Jika benar-benar bubar ini artinya kita tidak punya lagi gedung kesenian yang telah menyejarah dan banyak mencetak seniman ternama hingga ke mancanegara. Baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua DPRD Jabar, saya berdiri di barisan seniman. Saya akan mempelajari perkara ini hingga tuntas, dan akan berdialog dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Ruslan menyarankan agar manajemen GK Rumentang Siang duduk bersama dengan Pemkot Bandung, Pemda Tingkat I Jabar c.q. Disbudpar Jabar, dan PD Jasa dan Kepariwisataan Jabar ,untuk membicarakan persoalan tersebut hingga tuntas.
“Terus terang saya sangat prihatin. Masa di zaman sekarang ini orang yang bekerja di GK Rumentang Siang masih ada yang menerima gaji Rp 200.000,00, cukup untuk apa?” katanya menegaskan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh pakar hukum Yesmil Anwar dan penyair Juniarso Ridwan. Keduanya sangat menyayangkan jika manajemen GK Rumentang Siang harus bubar. “Saya dan teman-teman seniman akan mengadakan pertemuan dan mengupayakan dialog dengan Gubernur Jabar untuk membicarakan nasib GK Rumentang Siang. Selain itu, saya akan pula mempelajari aturan hukum yang berkaitan dengan GK Rumentang Siang. Kami tidak akan tinggal diam,” ujar Yesmil Anwar.
Sementara itu Juniarso Ridwan mengatakan, apa yang dialami oleh GK Rumentang Siang saat ini sebagai akibat dari ketidakjelasan peraturan pemerintah dalam membangun kesenian di Indonesia pada umumnya, dan di Jawa Barat pada khususnya. (A-48/Eric Senjaya-Pusat Data Redaksi)***
