www.eric-senjaya.co.nr
Filed under: Pemilu 2009, Riset Pilkada 2008 | Tag: GOlkar, PDIP, Pemilu 2009, Pemilu Legislatif
MASYARAKAT yang cerdas dalam memilih wakil-wakilnya di legislatif menjadi salah satu output yang diharapkan dari pesta demokrasi, Pemilu Legislatif 2009, sehingga tidak terjebak memilih “kucing dalam karung”.
Untuk “menaksir” para caleg, selain melihat track record caleg yang sudah berpengalaman menjadi anggota dewan, ada tiga unsur lagi yang dapat dijadikan faktor untuk diamati, yaitu rentang usia, domisili, dan latar belakang pendidikan.
Faktor persentase usia caleg diperlukan untuk mengamati “pertarungan” kaum muda yang menjanjikan perubahan dengan kaum tua yang lebih berpengalaman. Sementara, faktor domisili caleg digunakan untuk memetakan kedekatan antara caleg dan masyarakat, juga pengenalan caleg akan karakteristik masalah daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Pendidikan caleg juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menakar kualitas caleg.
Lalu, bagaimana profil usia, domisili, dan pendidikan para caleg pada Pemilu Legislatif 2009?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi rentang usia caleg berdasarkan Peraturan KPU No. 18/2008 yaitu yang berusia 21-30 tahun, kemudian 31-50 tahun, dan yang berusia 51 tahun ke atas. Dari tiga kategori itu, bisa diasumsikan, caleg muda adalah caleg yang berusia 21-30 tahun dan caleg tua yang berumur 51 tahun ke atas.
Menilik data Klarifikasi Biodata Singkat Bakal Calon Anggota DPRD Jabar dari KPU Jabar, dari 38 partai peserta Pemilu 2009, hanya 32 partai yang memasukkan caleg muda. Enam partai yang tak mengajukan caleg muda adalah Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Merdeka, dan Partai Buruh.
Dari 32 partai itu, jumlah seluruh caleg muda berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 174 orang. Sementara jumlah caleg berusia tua jauh lebih besar, 413 orang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa caleg sepuh dan mungkin sudah berpengalaman dalam berpolitik jumlahnya mendominasi wajah calon anggota legislatif di Jabar.
Partai Keadilan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah dua partai yang terbanyak memasukkan caleg muda. PKB dan PDIP masing-masing menyumbang 17 orang (9,77%). Angka ini diikuti oleh Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). PDP dan PDK masing-masing menyumbang 10 orang (5,75%). Kemudian, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia menyumbang 9 orang (5,17%).
Sementara itu, caleg yang berusia 51 tahun ke atas atau caleg tua, diajukan oleh 36 dari 38 partai. Dua partai yang tak mengajukan caleg tua adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) serta Partai Perjuangan Indonesia Baru. Mayoritas caleg tua berasal dari Partai Golkar (PG), yakni 65 orang (15,7%). Diikuti oleh PPP sebanyak 35 orang (8,5%), Partai Demokrat 26 orang (6,3%), PDIP 24 orang (5,8%) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 23 orang (5,6%).
Selain faktor usia, faktor domisili juga turut mewarnai wajah demokrasi di Jabar. Dari faktor domisili ini muncul istilah caleg lokal dan “caleg impor”. Caleg lokal adalah caleg yang berdomisili sesuai dapil, sementara caleg impor adalah caleg yang berdomisili di luar dapil.
Caleg lokal tampaknya harus bersaing ketat dengan “caleg impor”. Pasalnya, ada 643 orang (41%) caleg yang tidak berdomisili di dapil tempat ia dicalonkan. Sementara caleg lokal berjumlah 936 orang (59%).
Caleg impor yang tidak mengenali daerah pemilihannya bisa berdampak buruk bagi kehidupan berdemokrasi di Jabar. Salah satunya adalah tidak tersalurkannya aspirasi rakyat karena wakil rakyatnya kurang memahami karakteristik daerah dan apa yang diperlukan rakyatnya.
Partai Golkar, PDIP, serta Partai Hanura adalah penyumbang terbesar caleg-caleg yang tidak berdomisili di dapil bersangkutan. Partai Golkar menyumbangkan 59 orang, sementara PDIP dan Hanura masing-masing 38 dan 37 orang.
Mengenai pendidikan caleg DPRD Jabar. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data Redaksi “PR” dari KPU Jabar, ada beberapa tingkat pendidikan bagi caleg yang tertera di DCT yaitu lulusan SLTA atau sederajat, diploma tiga (D-3/ahli madya), strata satu (S-1/sarjana), strata dua (S-2/magister), dan strata tiga (S-3/doktor).
Berdasarkan pembagian tersebut, caleg berpendidikan S-1 berjumlah paling banyak yaitu 811 orang (51,3%). Diikuti caleg berpendidikan SLTA sebanyak 476 orang (30,11%), caleg lulusan S-2 sebanyak 177 orang (11,2%). Di urutan keempat dan kelima diduduki caleg lulusan D-3 dan S-3. Caleg D-3 tercatat ada 113 orang (7,15%) dan caleg S-3 sebanyak empat orang (0,25%).
Politisi senior Tjetje Hidayat Padmadinata mengatakan, semenjak Pemilu 1951, 1971, 1977, hingga Pemilu 2004 lalu, belum banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. “Masyarakat awam pada umumnya tidak mau ambil pusing dengan figur calon anggota legislatif. Keberpihakan masyarakat awam pada umumnya adalah pada partai peserta pemilu,” ujar Tjetje.
Mengenai kriteria caleg yang ideal, Tjetje mengatakan, calon yang baik adalah calon yang mengenal dan dikenal masyarakatnya. “Konteksnya dengan DPRD Jawa Barat adalah calon legislatif di Jawa Barat dan dari Jawa Barat.”
Setelah mengamati usia, domisili, dan pendidikan calon wakil rakyat Jabar, sejatinya masyarakat Jabar bisa menyikapinya dengan arif. Apa pun atau siapa pun yang ditawarkan, kedewasaan dan kecerdasan memilih menjadi kuncinya. (Eric Senjaya/Vetriciawizach/Pusat Data Redaksi “PR”)***
Filed under: Pemilu 2009, Riset Pilkada 2008 | Tag: KPU, Pilkada, Pilkada Provinsi Jabar, Politik, Pusat Data Redaksi "PR"
Oleh Eric Senjaya
Konfigurasi Politik Jabar yang terekam di beberapa Pilkada 2008 memunculkan beragam analisis politik. Adanya anomali konfigurasi koalisi parpol pemenang pilkada di satu daerah dengan daerah lainnya tentu mengundang resultan politik yang berbeda pula. Ambil contoh, Pilkada Provinsi Jabar dan Pilkada Kab. Sumedang yang dilakukan bersamaan, koalisi tak menunjukkan korelasi positif. Di Pilkada Jabar, Golkar menjadi lawan politik PDIP, sementara di Pilkada Kab. Sumedang Golkar berkoalisi dengan PDIP.
Lalu, bagaimana konfigurasi koalisi parpol dan resultan politik seluruh pilkada di Jabar 2008? Bagaimana pula pembagian “kue kekuasaan” untuk setiap parpol pengusung kandidat pemenang pilkada?
Berdasarkan catatan Pusat Data Redaksi “PR”, di Jabar tercatat 17 pilkada langsung selama 2008. Pilkada di Kab. Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kab. Bekasi membuka lembaran politik Jabar pada Januari 2008. Dilanjutkan pilkada di Kota Sukabumi pada Maret 2008. Malah, Jabar mencatatkan diri sebagai provinsi yang “berani” mengadakan pilkada gabungan, yaitu pilkada yang dilakukan bersamaan antara Pilkada Provinsi Jabar dan Pilkada Kab. Sumedang di bulan April 2008. Pascapilkada gabungan itu, berlangsung pilkada di Kota Bandung (10 Agustus 2008).
Lalu, enam pilkada serentak dilaksanakan pada 26 Oktober 2008, yaitu Kab. Garut, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Majalengka, serta Kab. Subang. Di hari sebelumnya (25/11) berlangsung pilkada di Kota Bogor. Selain itu, dua pilkada terakhir di 2008 dilaksanakan di bulan November, yaitu pilkada di Kab. Bogor dan Kab. Bandung Barat. Dengan membedah konfigurasi parpol dari pemenang pilkada-pilkada tersebut bisa diketahui resultan politik di Jabar selama 2008.
Diawali dari pilkada Januari 2008 di Kab. Purwakarta, Pasangan H. Dedi Mulyadi-Dudung B. Supardi memenangi pilkada. Konfigurasi parpol di Kab. Purwakarta yang mengusung mereka adalah Golkar dan PKS. Di bulan yang sama, pilkada juga berlangsung di Kota Cirebon. Pemenang pilkada adalah pasangan Subardi-Sunaryo yang diusung PDIP. Sementara di Kab. Bekasi, pemenang pilkada adalah pasangan Mochtar Mohamad-Rahmat Effendi yang diusung PKS dan Partai Demokrat.
Dari ketiga pilkada itu, bisa dikatakan resultan politiknya adalah PKS sebanyak dua poin dari Kab. Purwakarta dan Kab. Bekasi, Golkar satu poin di Kab. Purwakarta, dan PDIP satu poin di Kab. Bekasi.
Memasuki Maret 2008, pilkada berlangsung di Kota Sukabumi. Pilkada ini dimenangi pasangan Mokh. Muslikh Abdussyukur-Mulyono dari koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PAN. Kemudian pilkada gabungan (Pilkada Provinsi Jabar dan Pilkada Kab. Sumedang), yang dimenangi pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf pada Pilkada Jabar yang diusung PKS dan PAN. Sementara di Pilkada Kab. Sumedang dimenangi Don Murdono-Taufiq Gunawansyah dari koalisi Golkar, PDIP, PKS, PKPI, PKB, PBR, PBSD, PNBK, PDS, dan PPD. Dari Maret hingga pertengahan 2008, resultan politik Jabar adalah Golkar, PKS, dan PAN yang masing-masing memiliki 2 poin, serta PDIP, PKPI, PD, PKB, PBR, PBSD, PNBK, PDS, dan PPD yang masing-masing memiliki satu poin.
Setelah pilkada gabungan, pilkada berlangsung di Kota Bandung (Agustus). Pilkada yang dimenangi Dada Rosada-Ayi Vivananda ini didukung oleh mesin politik Golkar, PDIP, PD, PAN, PBB, dan PPP. Atmosfer politik Jabar semakin beragam ketika memasuki Oktober. Tujuh pilkada dilakukan di bulan ini, yaitu di Kota Bogor, Kab. Garut, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Majalengka, dan Kab. Subang.
Di Kota Bogor, pilkada dimenangi Diani Budiarto-Achmad Ru`yat dari koalisi Golkar, PDIP, PKS, PKPI, PBSD, PSI, PPDI, PDK, dan Partai Patriot. Di Kab. Cirebon, pilkada dimenangi pasangan Dedi Supardi-Ason Sukasa dari koalisi Golkar dan PDIP. Di Kab. Ciamis, Engkon Komara-Iing Syam Arifin dari koalisi Golkar, PAN, PBB, dan PKB memenangi pilkada. Kemudian, di Kota Banjar, Kab. Majalengka, dan Kab. Subang, resultan politik pasangan yang memenangi pilkada adalah PDIP (3 poin), disusul Golkar, PKPI, PD, dan PPP yang masing-masing 1 poin. Sementara di Kab. Garut, pilkada masih menunggu putaran kedua sehingga resultan politik di sana belum bisa dipetakan.
Antara Pilkada 2008 dan Pemilu 2009
Dari 17 pilkada di Jabar, ada tujuh parpol yang mendominasi pilkada yaitu Golkar dan PDIP yang masing- masing memiliki 15% dari total resultan politik Jabar. Diikuti PAN 9%, PKS 8%, dan PD, PBB, PKB, dan PPP yang masing-masing memiliki 6%.
Hasil ini tak jauh berbeda dengan hasil perolehan suara DPRD Jabar di Pemilu 2004. Cara mengamatinya, resultan pilkada di 16 kab./kota tadi dibandingkan dengan perolehan suara parpol pada Pemilu 2004 di 16 kab./kota yang sama pula.
Dari data rekapitulasi suara KPU Jabar yang diolah oleh Pusat Data Redaksi, mayoritas parpol yang menguasai Pemilu 2004 adalah Golkar (60%), PDIP (27%), dan PKS (13%).
Dengan demikian, hubungan antara resultan politik pilkada 2008 dan pemilu 2004 yaitu adanya dominasi dua partai besar, Golkar dan PDIP. Selain itu, ada sebuah pergerakan besar dari PAN di tahun 2008. PAN berhasil masuk di tiga besar perolehan resultan politik, menggeser posisi PKS.
Dari perolehan suara hasil Pilkada Jabar, pilkada kab./kota, dan Pemilu 2004 ini, bisa digunakan untuk memprediksi resultan Pemilu 2009 yang tak lama lagi akan berlangsung. Golkar dan PDIP masih berpeluang menguasai atmosfer politik Jabar. Akan tetapi, bisa saja hasil ini berbalik mengingat perubahan sosial masyarakat yang tak mungkin bisa diprediksi.
Penulis, Periset Pusat Data Redaksi “PR”.
